PPKM Skala Mikro, Pemda dan Desa di Lobar Alokasikan Rp17,9 Miliar

Iskandar (Suara NTB/her), Hasbi (Suara NTB/her), H. Baehaqi (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk keperluan penanganan covid-19, termasuk kebijakan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) skala mikro di wilayah setempat. Tidak hanya Pemda, pihak desa di Lobar juga mengalokasikan minimal sebesar 8 persen dari total dana desa (DD). Dari pagu DD sebesar Rp162.480.323.000 yang diperoleh Lobar, sekitar Rp12,9 miliar akan diarahkan untuk PPKM skala mikro.

Kepala Desa Kuripan Hasbi mengatakan pihaknya sudah menerima surat edaran dari Bupati Nomor 600 164/DPMD/2021 menyangkut penyesuaian penggunaan dana desa tahun 2021 tentang penanganan Pandemi Covid-19 dan PPKM Skala Mikro. Pihaknya pun siap menindaklanjuti SE itu dengan melakukan musyawarah mufakat membahas penyesuaian APBDes. “Kami siap refocusing DD 8 persen untuk penanganan Covid-19 dan penerapan PPKM,” ujarnya, Jumat, 19 Februari 2021.

Iklan

Lebih lanjut Hasbi menyebut terdapat sekitar Rp120 juta DD di desa itu akan direfocusing untuk melaksanakan kebijakan ini. Nantinya pada tataran pelaksanaan PPKM, pihaknya tetap menerapkan jam malam, pembatasan dan operasi penegakan protokol kesehatan. “DD yang akan direfocusing sekitar Rp120 juta,” jelas dia.

Sebelum muncul edaran ini, pihaknya sudah membuat Satgas Desa Aman Covid-19, karena Desa Kuripan ditunjuk lagi untuk mengikuti lomba kampung sejauh jilid II dalam rangka PPKM ini. “Sebelum lomba ini kami sudah lakukan operasi prokes,” imbuh Ketua Forum Kades Kecamatan Kuripan ini.

Plt. Camat Kuripan, Iskandar, S.Sos., mengatakan pihaknya juga sudah menerima SE dari  bupati terkait penanganan Covid-19 melalui kebijakan PPKM Skala Mikro sudah diterima beberapa hari lalu. Begitu menerima surat itu, pihaknya langsung aksi dengan mengumpulkan para kades di wilayah Kuripan. “Saya langsung action, mengumpulkan para kades untuk wajib hukumnya melaksanakan perintah negara maupun daerah untuk mengalokasikan 8 persen DD untuk penanganan Covid-19 dan kebijakan PPKM. Selain itu kami segera menyurati para kades,” jelas dia.

Tindaklanjut yang dilakukan pihak kecamatan juga akan menekankan ke para kades untuk membentuk tim gugus dan posko di masing-masing desa hingga dusun bahkan RT. Sesuai dengan petunjuk edaran bupati dalam PPKM tersebut. Selain itu, Forkopimcam terus mengintensifkan operasi penegakan prokes dan yustisi. “Forkopimcam tiap hari turun melakukan operasi penegakan prokes,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lobar Heri Ramadhan mengatakan terdapat tiga kementerian yang mengatur soal kebijakan PPKM skala kecil yakni Kemendagri tentang PPKM Skala kecil, Menteri Keuangan soal refocusing dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terkait alokasi DD untuk PPKM. “Mininal delapan persen DD untuk PPKM Skala Mikro, maksimal tidak lebih dari 10 persen, karena ada juga untuk BLT DD. Alokasi 8 persen ini tanpa mempengaruhi BLT DD,” jelas dia. Kalau melihat secara global DD di Lobar mencapai Rp162 miliar lebih. Kalau dihitung 8 persen untuk Covid-19, maka jumlahnya mencapai Rp 12,9 miliar.

Sementara itu Sekda Lobar H. Baehaqi mengatakan pelaksanaan PPKM untuk tujuh provinsi di Indonesia. Sedangkan Lobar akan mengadopsi sesuai dengan instruksi Polda NTB. Pemda, kata dia, perlu menerapkan ini untuk mengakselerasi penanganan dan penyembuhan Covid-19 sesuai Instruksi Gubernur NTB.  (her)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional