PPKM Sama dengan PCBL

H. Syahrial Azmi. (Suara NTB/ist)

Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Syahrial Azmi, A.Md., menilai Instruksi Gubernur No. 180/01/kum/2021 tentang penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sebetulnya tidak jauh berbeda dengan PCBL (Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan).

’Ndak ada beda PCBL dengan PPKM. Cuma nama aja bedanya,’’ ujarnya menjawab Suara NTB melalui percakapan WhatsApp, Jumat, 19 Februari 2021. Yang jelas, sebelum adanya instruksi tersebut Kota Mataram sudah pernah melakukan hal itu. Karena pada prinsipnya, kata Azmi, PPKM dan PCBL sama-sama untuk mencegah terjadinya kerumunan.

Iklan

Toh, lanjut politisi Golkar ini, berlakunya jam malam sudah cukup mengurangi kerumunan masyarakat. Azmi menyarankan aturan PPKM perlu ditambah. Misalnya, penanganan covid-19 dikembalikan ke lingkungan masing-masing. ‘’Bagaimana cara lingkungan masing-masing mengatasi covid ini. Di lingkungan saya sendiri mereka hampir lupa dengan covid. Di kampung ndak ada yang pakai masker,’’ ungkapnya. Bahkan, katanya, tempat cuci tanganpun sudah tidak ada.

‘’Ini yang saya maksud. Coba para kepala lingkungan diajak rundingan dan kembalikan lagi ke masing-masing lingkungan. Mungkin cara mereka bermacam-macam, mengurangi covid ini,’’ kata anggota dewan dari daerah pemilihan Sekarbela ini.

Menurut Azmi, pemerintah perlu memikirkan dampak ekonomi akibat PPKM. Karena, kalau kegiatan masyarakat dibatasi, bukan tidak mungkin perekonomian mereka juga akan terganggu. Namun demikian, lanjut dia, apa yang pernah dilakukan Pemkot Mataram sudah cukup bisa mengurangi aktivitas masyarakat dan bisa mengurangi kerumunan.

Pada bagian lain Azmi menyayangkan lambannya upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Mataram dalam upaya pencegahan DBD. Seperti diketahui, sejak Januari 2021 sampai dengan pertengahan Februari 2021 total pasien DBD di Kota Mataram mencapai 53 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pesat, pada awal Januari tercatat 2 orang pasien. Selain itu, 2 orang pasien DBD juga meninggal karena mengalami dengue shock syndrome (DSS) atau kegagalan sirkulasi darah karena kehilangan plasma dalam darah akibat permeabilitas kapiler darah yang meningkat.

‘’Masak tunggu korban dulu baru mau turun nyemprot. Kalau memang sudah masuk musim hujan yang mengakibatkan genangan-genangan kecil di kampung,  kan itu mengundang nyamuk. Maka saat itulah mungkin waktunya tepat untuk tim nyemprot,’’ terangnya. Selain melakukan penyemprotan, Dikes diminta melakukan pemetaan, mengingat DBD ini sudah menjadi siklus tahunan. Sehingga seharusnya Dikes sudah mengetahui langkah-langakah yang harus diambil untuk menekan kasus DBD. (fit)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional