PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemprov Siapkan 20.000 Paket JPS Gunakan Produk Lokal

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menerima aspirasi APKLI NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (3/8) kemarin. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat telah memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Mataram sampai 9 Agustus mendatang. Penerapan PPKM berpengaruh terhadap melemahnya ekonomi masyarakat seperti pedagang kaki lima (PKL) dalam jangka pendek.

Untuk menghadapi persoalan yang dihadapi PKL tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., mengajak BUMN, BUMD dan Baznas NTB, berkolaborasi membantu PKL yang terdampak penerapan PPKM dengan memberikan Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa bantuan sembako sebanyak 20.000 paket yang berisi produk-produk UMKM lokal.

Iklan

‘’Item produknya, produk lokal lebih banyak. Dalam satu paketnya ada beras, kopi atau teh, ikan, telur. Diharapkan dengan adanya 20.000 paket yang disediakan nanti,’’ sebut  Gubernur saat menerima Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa, 3 Agustus 2021 siang kemarin.

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Pimpinan Perbankan, dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Gubernur menjelaskan di samping harus ada solusi segera untuk PKL seperti pemberian bantuan sembako. Bantuan paket sembako yang diberikan juga harus bisa menggerakkan UMKM lokal. Sehingga produk yang digunakan dalam paket bantuan sembako tersebut adalah produk UMKM lokal.

Pemberian paket bantuan 20.000 paket sembako tersebut dikeroyok bersama oleh Pemda, BUMN, BUMD, instansi dan Baznas. “Kalau ada sumbangan dari Baznas, Pemda, perbankan. Situasi yang berat tidak dipikul sendiri. Sehingga semuanya akan terasa ringan,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Gubernur, keinginan PKL agar dapat segera mendapatkan bantuan secara konkret bisa terealisasi. Kemudian, kaitan dengan keringanan pembayaran cicilan pinjaman dan bantuan permodalan dapat juga segera ditindaklanjuti OJK bersama perbankan.

“Kita akan gunakan ini bukan hanya di Mataram yang kena PPKM Level 4. Tetapi juga ke daerah-daerah lain di NTB,” tandas Gubernur.

Dikonfirmasi usai pertemuan, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., mengatakan JPS berupa bantuan paket sembako dengan menggunakan produk lokal digagas oleh Gubernur sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat akibat penerapan PPKM. Menurut Gita, dengan perpanjangan PPKM akan berdampak pada pelemahan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek.

Setelah sehari sebelumnya Gubernur berdialog langsung dengan PKL di eks Pelabuhan Ampenan. Kemudian dilanjutkan menerima aspirasi APKLI NTB, Selasa, 3 Agustus 2021, Gubernur didampingi Kepala OJK NTB dan pimpinan perbankan.

‘’Bagaimana caranya bersinergi membantu ekonomi masyarakat kecil yang terpuruk. Kita kedepankan semangat gotong royong, termasuk Baznas, beberapa BUMN akan dikonsolidasikan terkait dengan JPS ini,’’ katanya.

Sekda mengatakan paket sembako yang diberikan berisi produk-produk UMKM lokal. Selanjutnya, didistribusikan kepada PKL atau masyarakat yang ekonominya terpuruk dengan adanya penerapan PPKM. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional