PPKM Diperpanjang, Patroli Malam Digencarkan

Seorang anggota Satpol PP Kota Mataram memantau salah satu warung makan yang masih buka saat penerapan PPKM. Untuk menekan peningkatan kasus Covid-19, warung makan tersebut tidak diperbolehkan melayani makan di tempat. Aturan tersebut diberlakukan untuk menekan potensi kerumunan yang bisa menjadi wadah penyebaran virus.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Patroli pengawasan untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Mataram akan terus digencarkan. Pasalnya, pemerintah pusat telah memutuskan memperpanjang pemberlakuan PPKM darurat yang saat ini berganti nama menjadi PPKM level 3-4.

“Skenarionya masih sama. Karena ada juga beberapa perubahan kebijakan secara nasional, nanti kita menyesuaikan juga dengan itu,” ujar Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana saat dikonfirmasi, Rabu, 21 Juli 2021. Menurutnya, pengetatan dan penyekatan yang selama ini dilakukan akan terus berjalan. Terutama untuk mendorong penurunan angka konfirmasi positif harian di Kota Mataram.

Iklan

Kasat Pol PP Kota Mataram, Irwan Rahadi menyebut sejak patroli dilakukan pihaknya memang belum mencatat adanya pelanggaran aturan berat yang terjadi di Kota Mataram. Situasi kondusif tersebut diharapkan tetap terjaga hingga 25 Juli mendatang, mengikuti perpanjangan PPKM.

“Justru cukup signifikan penurunan pelanggaran. Terutama karena pelaku usaha khususnya, dan masyarakat secara umum mulai memahami dan menunjukkan kepatuhan (pada aturan PPKM). Selama ini tidak ada kita temukan yang signifikan melawan aturan. Artinya, pelanggaran yang terjadi masih bisa dikomunikasikan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu, 21 Juli 2021.

Di sisi lain, berdasarkan kebijakan Walikota Mataram, pihaknya mengimbau pelaku usaha khususnya pedagang kaki lima (PKL) dapat mulai membuka usaha lebih pagi dibanding waktu normal. Sehingga rentang waktu hingga penertiban dapat lebih panjang untuk membuka usaha tersebut.

“Apalagi sekarang diberikan kelonggaran sampai jam 21.00 Wita, kalau kemarin jam delapan malam sudah harus tutup,” jelas Irwan. Diterangkan, dalam operasi gabungan yang dilakukan setiap harinya beberapa pelanggaran memang masih terjadi. Namun setelah diberikan teguran, pemilik usaha diakui tidak melakukan pelanggaran yang sama.

“Kalau ada yang ngeyel pasti kita tindak lanjuti. Karena aturannya sudah jelas, ada penindakan administratif yang menjadi sanksi bagi pelaku usaha,” ujarnya. Di sisi lain, pihaknya memastikan dalam kegiatan patroli yang dilakukan anggota Satpol PP Kota Mataram mengedepankan sikap santun dan humanis.

“Kita tidak ingin apa yang sekarang banyak viral terjadi juga di Kota Mataram. Insya Allah di Kota Mataram tidak ada petugas kita yang arogan,” jelas Irwan. Dicontohkan seperti penertiban salah satu angkringan kopi di wilayah Pagesangan beberapa waktu lalu. Di mana pelanggar justru diberikan sosialisasi tentang pentingnya PPKM untuk menekan laju penularan Covid-19 yang masih terjadi.

“Akhirnya bisa sama-sama mengerti. Kita semua juga tidak ingin suasana seperti ini, tapi ini yang harus kita lakukan untuk sama-sama keluar dari pandemi,” tandasnya.

Dilarang

 

 

Sementara itu, efektivitas penyekatan di pintu masuk kota serta tracing akan dievaluasi. Masyarakat dilarang menggelar tasyakuran dan resepsi pernikahan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suwandiasa membenarkan PPKM darurat diperpanjang selama 5 hari atau sampai tanggal 25 Juli oleh pemerintah pusat.

Secara konkret penyekatan di batas kota serta PPKM mikro di lingkungan diklaim berjalan dengan baik. Kendati terjadi peningkatan jumlah kasus positif merupakan konsekuensi dari hasil tracing dilakukan oleh petugas. Tetapi dua parameter lainnya seperti vaksinasi cukup bagus selama PPKM darurat.

PPKM darurat dengan penyekatan di pintu masuk tidak berbanding lurus dengan maraknya aktivitas sosial kemasyarakat. Protokol kesehatan cenderung diabaikan. Nyoman menegaskan, konsep PPKM darurat itu melarang semua kegiatan sosial. Seperti, perkawinan dan acara syukuran yang sifatnya mengumpulkan masyarakat tidak diperbolehkan. Masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang – Undang Karantina dan Peraturan Daerah. “Pihak penyelenggara tentu akan dikenakan sanksi,” pungkasnya.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi justru mengharapkan PPKM darurat ini tidak diperpanjang lagi. Pasalnya, multi sektor dan dimensi mengalami permasalahan, sehingga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Kendati demikian, di tengah kondisi serba sulit ini, seluruh stakeholder mengelola dengan baik. Pengalaman yang dimiliki oleh eksekutif dinilai mampu mengatasi dinamika di tengah masyarakat. “Sehingga, pengalaman yang dimiliki dari tingkat lingkungan bisa diimplementasikan di tingkat RT,” ucapnya.

Politisi Partai Golkar menginginkan, Satgas perlu memperkuat sinergi dan gerakan untuk membangun satu tatanan yang bisa mengatur masalah – masalah. Di samping itu, pendistribusian bantuan sosial diperlukan dan menjadi langkah tepat di tengah situasi sulit seperti saat ini. (bay/cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional