PPKM Darurat Diperpanjang, NTB Tunggu Inmendagri

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) -Pemerintah Pusat memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga tanggal 25 Juli mendatang. Hal tersebut diumumkan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), Selasa malam, 20 Juli 2021.

Sementara itu, Pemprov NTB menyatakan masih menunggu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), apakah PPKM Darurat di Kota Mataram juga diperpanjang. “Inmendagri belum keluar. Malam ini ditandatangani sesudah pengumuman Presiden,” kata Asisten III Setda NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., MPH., dikonfirmasi Suara NTB, Selasa malam, 20 Juli 2021.

Iklan

Eka menjelaskan dalam Inmendagri itulah nantinya disebutkan daerah-daerah yang diperpanjang penerapan PPKM Darurat. “Ya, (dalam Inmendagri ditetapkan daerah) yang diperpanjang,” jelasnya.
Berdasarkan Instruksi Mendagri sebelumnya, yakni Inmendagri No. 20 Tahun 2021, PPKM Darurat di Kota Mataram mulai diterapkan sejak 12 – 20 Juli 2021. Pemprov NTB menerjunkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memback up penerapan PPKM Darurat di Kota Mataram.

OPD yang diterjunkan memback up penerapan PPKM Darurat di Kota Mataram, antara lain Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan BPBD NTB. Dinas Perhubungan diterjunkan untuk membantu aparat keamanan melakukan penyekatan di sejumlah titik check point menuju Kota Mataram.

Dalam penerapan PPKM Darurat di Kota Mataram, telah ada ketentuan pembatasan aktivitas masyarakat dalam beberapa sektor tertentu. Untuk sektor kritikal, aktivitas tetap buka 100 persen. Kemudian, sektor esensial, pegawai yang bekerja 0-50 persen dan sektor non esensial tutup total. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional