PPK Proyek Dermaga Senggigi Diklarifikasi

Pengerjaan dermaga Senggigi ini mangkrak, setelah diputus kontrak tahun lalu. (Suara NTB/her)

Mataram (Suara NTB) – Pengusutan proyek Dermaga Senggigi berjalan. Polda NTB mulai mengumpulkan dokumen-dokumen terkait proyek senilai Rp8,3 miliar tersebut. Pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perhubungan Lombok Barat pun dimintai keterangan.

“Kita Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) saja dulu. Di situ kita mencoba mengumpulkan data-data karena masih perlu kita dalami,” beber Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Widy Saputra dikonfirmasi Selasa, 4 Februari 2020.

Iklan

Dia menerangkan, tim penyidik sudah meminta dokumen kepada Dinas Perhubungan Lombok Barat. Termasuk meminta keterangan PPK. “Itu kaitannya dengan Pulbaket. Kita ambil keterangan, ambil informasi,” jelasnya.

Selain itu, tim juga turun ke lapangan mengecek kondisi Dermaga Senggigi yang gagal selesai tersebut. Hasilnya dianalisa bersama dengan dokumen. Selanjutnya saksi-saksi akan dimintai keterangan.

“Kalau ada memenuhi unsur baru ke penyelidikan. Setelah pemeriksaan-pemeriksaan ada bukti-bukti baru bisa melangkah (penyidikan). Kalau yang sekarang ini masih masuk Pulbaket,” kata Widy.

Proyek tersebut kini berproses sengket di Badan Arbitrase Nasional Indonesia antara PPK  dengan kontraktor pelaksana. Menurut Widy, proses tersebut tidak punya pengaruh terhadap upaya pihaknya.

“Kalau korupsi itu kan menggali perbuatan hukumnya. Kalau putus kontrak itu kaitannya dengan arbitrase. Kita tetap jalan,” urainya.

Proyek Dermaga Senggigi dikerjakan dengan anggaranDana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perhubungan Lombok Barat tahun 2019. Proyek digelar dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp8,74 miliar.

Proyek berlokasi di teluk Senggigi di Batulayar, Lombok Barat itu diikuti 47 peserta tender. CV Cipta Anugerah Pratama yang menawar dengan harga Rp8,3 miliar memenangi lelang. Sampai batas akhir waktu, proyek gagal selesai.

PPK proyek kemudian memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan pelaksana. Dari perhitungan pengawas realisasi fisik kurang dari 50 persen. PPK membayar sesuai perhitungan tersebut. Namun, kontraktor pelaksana mengklaim menuntut pembayaran dengan realisasi fisik 72 persen. (why)