PP Terbit, Ribuan Guru Honorer SMA/SMK Tak Dijamin Jadi P3K

Kadis Dikbud NTB, H. Muh. Suruji (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tak menjamin seluruh guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau P3K. Pasalnya, proses rekkrutmen P3K hampir sama dengan CPNS.

‘’Jadi mekanismenya sama persis dengan CPNS. Artinya mereka sekarang yang honorer itu tidak dijamin bisa mendaftar, bisa lulus jadi P3K. Bisa jadi yang baru-baru mendaftar dan lulus,’’ jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi di Mataram, Rabu 5 Desember 2018.

Iklan

Menurutnya,  semua orang yang memenuhi kualifikasi dapat ikut seleksi menjadi P3K. Sementara jumlah guru honorer SMA/SMK dan SLB Negeri di NTB hampir 8.000 orang. ‘’Semuanya tak dapat dijamin menjadi P3K, meskipun sudah ada PP yang diterbitkan pemerintah pusat,’’ katanya.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB ini mengatakan, jangan dikira PP tersebut hanya untuk tenaga honorer. Ia menjelaskan, rekrutmen P3K akan dilakukan terbuka seperti CPNS.

Ia menjelaskan, kalau PNS punya Nomor Induk Pegawai (NIP), jaminan pensiun dan lainnya. Sedangkan P3K, gajinya sama saja seperti honorer. Kontraknya bahkan diperbarui tiap tahun. ‘’Kalau kinerjanya buruk tak diperbarui,’’ jelasnya.

Suruji menambahkan kaitan dengan pengadaan PNS dan P3K atau ASN, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sehingga nantinya jika ada pengadaan P3K, maka pemerintah pusat memberikan jatah formasi untuk tiap daerah. Sama seperti usulan formasi CPNS, tak semua usulan daerah akan diakomodir seluruhnya.

Misalnya, Pemda mengusulkan 100 formasi, kadang yang diakomodir cuma 10 formasi. Formasi yang diberikan pusat itulah yang nantinya dibuka di daerah. ‘’Nanti ada kuota,’’ terang Suruji.

Suruji menyebutkan jumlah guru honorer SMA/SMK dan SLB Negeri di NTB saat ini hampir 8.000 orang. Mengacu kepada kebutuhan, NTB masih kekurangan 3.000 guru SMA/SMK dan SLB yang berstatus ASN.

Sejak pengelolaan pendidikan SMA/SMK dan SLB di bawah provinsi, kata Suruji, tak boleh lagi kepala sekolah mengangkat guru honorer. Kecuali guru honorer tertentu yang sangat dibutuhkan diperbolehkan kepala sekolah mengangkat  atas  izin kepala bidang.

Mengenai pengadaan P3K khususnya guru SMA/SMK dan SLB, Suruji mengatakan Pemprov tentunya akan mengusulkan ke pusat sesuai kebutuhan yakni 3.000 orang. Tetapi berapa kuota yang akan diberikan nantinya akan menunggu keputusan pemerintah pusat. Saat ini petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pengadaan P3K masih belum diterbitkan pusat. (nas)