Potret Kemiskinan Warga Pesisir Kota di Sumbawa, Jualan Ikan untuk Bayar Utang

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Desa Labuan Sumbawa yang terletak di pesisir kota Sumbawa Besar dengan beragam karakteristik masyarakatnya. Sebagain mereka bekerja di sektor informal, nelayan, bakulan hingga berdagang. Salah satunya Hamidah (40), warga tidak mampu Dusun Kalibaru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas yang kesehariannya berdagang ikan keliling untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Ibu tiga anak ini terpaksa berjualan untuk membantu suaminya yang hanya sebagai pasukan kuning pengangkut sampah. Saban hari keliling menjual ikan dari rumah ke rumah setelah membeli hasil tangkapan nelayan setempat dengan modal pinjaman seorang pengusaha.

Iklan

Hasil dari berjualan, sebagian untuk membayar utang pinjaman modal dan sisanya untuk membeli beras dan kebutuhan hidup lainnya. “Hasil berdagang untuk membayar utang Rp 50 ribu sehari. Sisanya habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Anak pertamanya, kini sudah berkeluarga. Ia tinggal bersama suaminya dan dua orang anaknya yang masih menginjak bangku SMP dan satunya sudah putus sekolah karena gangguan mental. Berjualan ikan keliling adalah pekerjaan yang digelutinya sejak setahun yang lalu.

Kondisi keuangan yang pas-pasan membuatnya membantu suaminya untuk menambah penghasilan yang hanya sebagai pasukan kuning. Saat ini, ia bersama suaminya juga memikirkan biaya sekolah anak keduanya yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Ia tetap akan berupaya untuk menyekolahkannya. “Anak saya ada yang masih sekolah kelas 1 SMP,” kata Ida sapaan akrab ibu Hamidah.

Hamidah termasuk salah seorang warga yang juga mendapatkan sejumlah bantuan dari pemerintah. Baik itu untuk program PKH maupun Rastra termasuk memiliki kartu BPJS. Kondisi rumahnya, bisa dibilang cukup kumuh.

Rumah gedek yang ukurannya kecil. Rumah tersebut diakuinya dari program bedah rumah dengan jumlah dana diterima Rp 6 juta sejak lama. Ia berharap bisa mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah. Karena untuk membangun dapur rumah seadanya, ia sudah meminjam uang Rp 4 juta. Yang harus dilunasi sebanyak Rp 7 juta dengan dibayar cicil. “Harapan saya bisa mendapat bantuan rumah,” harapnya.

Sekdes Labuhan Sumbawa, Kamiruddin, S.Ap yang diwawancarai terpisah menyebutkan Desa Labuhan Sumbawa terdiri dari enam dusun. Yakni Dusun Kauman, Olat Rarang, Pasir, Kalibaru, Padak dan Griya Idola.

Jumlah penduduk keseluruhan desa Labuhan Badas, sekitar 13 ribu. Dimana untuk masyarakat yang kurang mampu ada beberapa jenis bantuan yang diberikan yakni Kartu BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, Beras Sejahtera (Rastra) dan PKH. Namun dari jumlah penerima yang ada, masih ada yang dinilai layak menerima belum terakomodir.

Sehingga untuk mengantisipasi, diupayakan melalui program bansos pemerintah daerah (pemda) dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) baik untuk berobat maupun pendidikan.“Informasi terakhir semua data kemiskinan merujuk kepada pendataan yang dilakukan BPS. Ada yang menurut kami wajar mendpat bantuan tidak terakomodir. Sehingga kita antisipasi. Ketika ada yang sakit dan untuk pendidikan kita buat keterangan tidak mampu. Anggarannya dari bansos pemda dan kami usulkan. Kalau masuk syukur,” terangnya.

Disebutkannya, jumlah penerima PKH sebanyak 254. Data berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan BPS. Tahun lalu sempat ada perbaikan data, namun karena waktunya yang mepet sehingga tidak begitu optimal. Pihaknya berharap ada pendataan ulang untuk penerima bantuan. Tentunya diharapkan dapat melibatkan RT setempat yang lebih mengetahui kondisi masyarakat di lingkungannya.

Sedangkan jumlah penerima rastra sebanyak 482 KK. Tetapi persoalannya selama ini pihaknya menyalurkan rastra kepada 1.788 KK. Dimana jika rastra tersebut dibagikan kepada jumlah yang sudah ditentukan, maka akan terjadi keributan. Pihaknya pun berkoordinasi dengan pihak dinas termasuk kepada pihak kepolisian untuk mencari solusinya. Pihaknya pun disarankan untuk meminta kesepakatan kepada penerima untuk membagi rata bantuan tersebut ke 1.788 KK. Dalam pertemuan mereka menyepakati, sehingga penyaluran rastra dilakukan. Adapun untuk masyarakat yang sudah dikeluarkan keterangan tidak mampu di tahun 2018 dari Januari hingga April ini sebanyak 161. Baik untuk kesehatan maupun pendidikan.

Pemerintah juga berupaya melalui dana desa, hanya saja tidak ada bantuan langsung yang diberikan. Lebih kepada infrastruktur dan pemberdayaan. Untuk sementara di Labuhan Sumbawa kebutuhan pembenahan fisik yang lebih besar. Pembenahan fisik ini harapannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal berusaha. Misalnya ada hambatan dari segi jalan untuk ke pasar, diperbaiki jalannya.

Pihaknya juga membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) di dua lokasi. Yakni Pokdarwis Kelincing di Saliper Ate dan pokdarwis Jempol. “Cuma sampai hari ini bentuk faktual belum ada. Dari dana desa belum bisa ke sana. Masih fokus kondisi fisik yang dibenahi,” tandasnya.

Tahun ini sambungnya, pihaknya juga menganggarkan untuk dana desa lima unit rumah. Dimana hal tersebut diwajibkan. Pihaknya juga akan melakukan pendataan nantinya terhadap masyarakat yang akan mendapatkan bantuan untuk rumah tersebut. (ind/arn)