Potensi PAD di Mataram Belum Digarap Maksimal

H. Effendi Eko Saswito. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram segera melakukan optimalisasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, banyak potensi yang belum digarap secara maksimal.

Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menyampaikan, pihaknya sedang mengevaluasi capaian target PAD tahun ini. Menurutnya, banyak hal yang perlu dioptimalkan, karena banyak potensi pendapatan baik yang bersumber dari pajak maupun retribusi belum tergarap maksimal. “Memang ada hal – hal yang tidak mungkin ditingkatkan, tapi ada hal lain yang perlu dioptimalkan,” kata Sekda dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Iklan

Bencana non alam pandemi coronavirus disease 2019 atau Covid-19 sangat mempengaruhi capaian. Terutama proyeksi dari sumber pendapatan PB1 harus terkoreksi. Pasalnya, hotel dan restoran terdampak.

Namun di satu sisi terang Sekda, terdapat potensi PAD justru belum dioptimalkan. Misalnya, pemanfaatan ruang terbuka hijau. Selama ini, RTH yang dimiliki pemerintah tidak dikelola secara proporsional. Disamping ada hal – hal lain terutama berkaitan dengan regulasi. “Memang ada potensi yang perlu PAD yang perlu dimaksimalkan,” tegasnya.

Terutama tarif retribusi yang sudah lama tidak dilakukan penyesuaian, sehingga perlu ada perubahan tarif. Contohnya sebut Eko, pengenaan tarif retribusi parkir. Sepeda motor dikenakan Rp1.000 untuk sekali parkir. Dan, kendaraan roda empat Rp2.000 sekali parkir. Di daerah lain seperti kota – kota besar yakni Jakarta, Surabaya, Bandung dan lain sebagainya tarif retribusi parkir sudah mahal. Hal ini perlu diterapkan di Mataram, agar kendaraan tidak terlalu banyak keluar.

Sementara, praktik di lapangan jukir ketika diberikan uang Rp2.000 tidak memberikan pelanggan kembalian. “Daripada menjadi pungutan liar lebih baik kita legalkan saja,” ucapnya. Menurut Sekda, penyesuaian tarif retribusi parkir maupun pasar menjadi salah satu cara peningkatan PAD Kota Mataram.

Terkait proyeksi PAD tahun 2022 mendatang, ia belum bisa menghitung. TAPD akan memanggil organisasi perangkat daerah penghasil PAD untuk berhitung potensi yang bisa dimaksimalkan, sehingga sebelum penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 mendatang sudah teridentifikasi. “Kalau sekarang ini belum kita tahu karena perlu dihitung,” ujarnya.

Sekda berharap perubahan status penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari level 3 ke PPKM level 2. Geliat ekonomi bisa meningkat sehingga progresif capaian PAD juga turut meningkat. Menurutnya, dua tahun pandemi Covid-19 sangat berpengaruh dari sisi ekonomi. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional