Potensi Meningkat, Pajak Reklame Berkurang

Deretan papan reklame menghiasi kawasan Bisnis Cakranegara, Kota Mataram. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Target pajak reklame menjadi salah satu komponen PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang banyak dikritisi anggota dewan saat pembahasan KUA-PPAS RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2021, kemarin. Data dokumen KUA-PPAS yang diperoleh Suara NTB, menunjukkan berkurangnya target pajak reklame di Kota Mataram.

Pada tahun 2020 target pajak reklame ditetapkan Rp6 miliar. Dengan alasan Covid-19, pada perubahan APBD 2020, target ini direvisi menjadi hanya setengahnya atau Rp3 miliar. Meskipun, titik reklame tidak berkurang. Penurunan ini berimbas pada melorotnya PAD Kota Mataram tahun 2020, dari Rp415 miliar menjadi Rp123,9 miliar. Pada tahun 2021 BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Mataram, hanya berani merencanakan target pajak reklame sebesar Rp4,5 miliar. Artinya, terjadi penurunan Rp1,5 miliar atau sekitar 25 persen. Target ini persis seperti target tahun 2018 lalu.

Dalam lima tahun terakhir, target pajak parkir trennya naik turun. Tahun 2015 pajak reklame ditargetkan Rp1,9 miliar. Tahun 2016 Rp2,1 miliar, tahun 2017 Rp4 miliar, tahun 2018 Rp4,5 miliar, tahun 2019 Rp5,5 miliar, dengan capaian 100,2 persen atau Rp5,592, tahun 2020 Rp6 miliar dan tahun 2021 Rp4,5 miliar.Target tersebut, menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., seharusnya meningkat, bukan berkurang. Dia melihat, potensi pajak reklame di Kota Mataram, sangat besar. Potensi itu terlihat dari banyaknya papan reklame yang ada di Kota Mataram. ‘’Reklame ini sudah seperti hutan, kok targetnya malah turun,’’ kritiknya.

Padahal, pada tahun 2015 lalu, jumlah titik reklame di Kota Mataram tidak kurang dari 1.958. ‘’Tahun ini, jumlahnya pasti jauh lebih banyak,’’ sebutnya. Seharusnya maraknya papan reklame ini linier dengan pajak yang masuk ke kas daerah.Namun, Kepala Dinas Perkim, H. Kemal Islam tidak membantah bahwa 900 titik  reklame bodong pada tahun 2016. ‘’Karena tidak berizin, sehingga tidak ada dasar bagi Pemkot untuk menagih pajaknya,’’ kata dia. Saat itu Dinas Perkim masih bernama Dinas Pertamanan Kota  Mataram.

Kepala BKD Kota Mataram, H. Syakirin Hukmi beralasan, dalam  Perda Kota Mataram yang dipungut kepada pemilik reklame adalah izin pemasangan reklame. Biaya pemasangan reklame ini dikenakan per tahun. Dia mencontohkan reklame yang mengajukan izin Januari, izinnya akan berakhir pada Desember di tahun yang sama. Sedangkan yang mengajukan pada Bulan November, izinnya akan berakhir di tahun berikutnya. Sehingga, ketika pemilik papan reklame mengganti konten sesering apapun, tidak akan dikenakan biaya. Harusnya, kata Misban, anggota Banggar DPRD Kota Mataram, selain membayar izin tahunan, pajak dikenakan setiap kali dilakukan penggantian konten.

Ditempat terpisah, owner CV. Warna Advertising, Firadz Pariska membantah perusahaan membayar hanya sekali. Yang benar, kata dia, setiap ada kontrak dengan klien, maka 25 persen dari nilai kontrak reklame itu, wajib disetorkan ke daerah. ”Jadi kontrak ini juga kami serahkan ke BKD sebagai dasar pemungutan pajaknya. Kami itu terkena pajak atas konten bukan bangunannya,’’ terang Firadz.

Logikanya, pajak itu dibayarkan manakala ada konten. ”Kalau belum ada yang nyewa, apa yang mau kami bayar. 25 persen dari apa,” katanya. Firad mengaku,

pola pembayaran pajak reklame dengan pola tersebut, ribet di aplikasi, mudah

direncana. karena kontrak satu biro iklan dengan biro iklan lainnya berbeda-beda.”Tidak ada standarisasi. Kalau dulu, ini kontraknya setahun, bayar. Kalau yang seperti ini, bagaimana BKD bisa mengawasi secara detail, sekian banyak reklame yang ada di Kota Mataram,” ungkapnya. sedangkan, Kontrak dengan klien bisa berlangsung satu bulan, tiga bulan, tergantung kesepakatan pihak advertising dengan klien, akan beriklan berapa lama. Tarif reklame pun bervariasi tergantung ukuran dan lokasinya. ‘’Kalau yang kecil itu bisa sampai Rp5 juta. Tapi kalau besar seperti reklame di bando jalan, itu harganya bisa sampai Rp15 juta satu bulan,’’ sebut Shinta, salah seorang klien yang pernah beriklan dengan memanfaatkan reklame.

Pengamatan Suara NTB, Pemkot Mataram masih bisa meningkatkan pendapatan

daerah dari pajak reklame. Selain reklame berupa baliho, Perda Kota Mataram nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perda Kota Mataram nomor 7 tahun 2010 tentang pajak reklame mengatur objek pajak tidak hanya berbentuk papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya. Objek pajak adalah semua penyelenggara reklame. Seperti reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame selebaran, reklame suara, reklame kain, reklame film dan reklame melekat. Selama ini, Pemkot Mataram hanya fokus pada reklame berupa billboard dan videotron. (fit)