Potensi Gangguan Keamanan Pilkada Harus Dipetakan

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memasangkan rompi ke perwakilan Linmas secara simbolis pada apel pengamanan Pilkada di depan Kantor Walikota Mataram, Rabu, 25 November 2020. Potensi gangguan keamanan perlu diantisipasi sehingga TNI – Polri serta Linmas meningkatkan kewaspadaan. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram menggelar apel pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember mendatang. Potensi kerawanan harus mulai dipetakan sebagai antisipasi meningkatkan kewaspadaan gangguan keamanan dan ketertiban.

Apel yang digelar di depan Kantor Walikota Mataram, Rabu, 25 November 2020 dihadiri oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Kapolresta Mataram Kombes Guntur Herditrianto, Dandim 1606 Lobar Kolonel Arm. Gunawan, Kajari Yusuf, Ketua KPU M. Husni Abidin, Sekretaris Daerah Dr. H. Effendi Eko Saswito serta pimpinan OPD, camat dan lurah se Kota Mataram.

Walikota menyampaikan, menjelang pelaksanaan Pilkada untuk menciptakan iklim politik yang kondusif tidak saja tanggungjawab aparat penegak hukum, tetapi harus didukung penuh oleh elemen masyarakat. Kehadiran satuan pelindung masyarakat merupakan keterwakilan dari masyarakat. Unsur Satlinmas sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat keamanan dan ketertiban Pilkada memiliki tugas membantu penanganan bencana, keamanan, ketertiban, kegiatan sosial serta pertahanan negara. “Saya mengajak peserta apel bersama meningkatkan kewaspadaan terjadinya gangguan keamanan,” imbuh Walikota.

Dalam menjaga keamanan pelaksanaan Pilkada diperlukan kerjasama intensif. Walikota mengingatkan, paslon, pendukung, simpatisan serta masyarakat membantu menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilihan berlangsung, sehingga menghasilkan pemimpin amanah sebagai pilihan masyarakat Kota Mataram.

Kapolres Mataram, Kombes Pol Guntur Herditrianto menyebutkan, personel dikerahkan untuk menjaga keamanan sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara. Selain itu, 1.450 Linmas dan dibantu anggota TNI. Pihaknya juga menyiapkan personel secara mobiling dan sifatnya situasional. Tujuannya adalah memantau TPS yang tidak bagus menjalankan protokol kesehatan, sehingga perlu pengawasan ketat. “Jumlahnya itu 725 personel sesuai dengan jumlah TPS,” sebutnya.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kata Kapolres, belum melihat adanya peta kerawanan di masing – masing TPS. KPU telah membagi TPS dengan jumlah yang bisa dipantau terkait dengan pandemi Covid-19.

Ketua KPU M. Husni Abidin menambahkan, sejauh ini belum peta kerawanan pemilukada tidak ada ditemukan. Masing – masing TPS akan dijaga ketat oleh kepolisian, TNI dan Satlinmas. “Ndak ada TPS yang rawan. Semua dipantau dan dijaga ketat oleh kepolisian dan TNI,” demikian katanya. (cem)