Potensi Daerah Besar, Ketergantungan Dana Pusat Tak Bagus bagi NTB

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB, Syarwan foto bersama dengan Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino usai kunjungan ke Kantor Harian Suara NTB, Kamis (13/12). Kunjungan bersama Tim Media Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan literasi. Selain itu mengenalkan keberadaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB yang masih belum terlalu dikenal masyarakat. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pusat yang masih tinggi dinilai kurang bagus bagi NTB. Daerah diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena potensi NTB untuk menggali pendapatan cukup besar.

 

Iklan

‘’Sebenarnya semakin tinggi ketergantungan, kurang bagus buat daerah,’’ kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB, Syarwan dikonfirmasi saat silaturahmi ke Redaksi Harian Suara NTB, Kamis (13/12).  Syarwan bersama sejumlah pejabat teras dan Tim Media Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTB diterima Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino dan Wakil Penanggung Jawab Harian Suara NTB, Raka Akriyani.

 

Syarwan mengatakan, potensi NTB cukup besar. Karena di daerah ini punya potensi pertambangan. Selain itu ada juga potensi-potensi lainnya dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). ‘’Di sini ada potensi wisata, bukan hanya alam saja. Tapi desa wisata juga. Ini yang harus kita galakkan,’’ sarannya.

 

Jika memang masyarakat kurang dari sisi permodalan dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada, pemerintah siap memberikan pinjaman. Mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai Kredit Ultra Mikro (UMi).

 

Untuk KUR, kata Syarwan, pemerintah memberikan subsidi bunga. Masyarakat hanya membayar bunga 7 persen ke bank. Serapan dana KUR di NTB untuk menggerakkan perekonomian masyarakat memang perlu dioptimalkan.

 

‘’Juga ada UMi, pinjaman untuk ibu rumah tangga sasarannya. Supaya dia (Ibu Rumah Tangga) bisa menghasilkan juga. Minimal untuk kebutuhan rumah tangga. Itu pinjaman Rp500 ribu sampai Rp10 juta,’’ sebutnya.

 

Dengan menggerakkan perekonomian masyarakat lewat pemberian permodalan, katanya, maka potensi-potensi yang ada di NTB akan lebih optimal lagi. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD.

 

Ketergantungan NTB terhadap dana pemerintah pusat masih cukup tinggi mencapai 68 persen dari total nilai APBD. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD di NTB masih sebesar 32 persen.

 

Melihat kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemprov maupun Pemda kabupaten/kota memaksimalkan potensi-potensi PAD. Terutama terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah.

 

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Drs. Syarifuddin, MM mengatakan, untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat,  Pemda harus melihat potensi pendapatan yang masih dapat dioptimalkan. Sehingga mampu mendongkrak PAD.

 

Secara nasional,  rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 34 persen. Artinya, ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih cukup besar. Sebagai daerah wisata, NTB diharapkan dapat meningkatkan jumlah angka kunjungan wisatawan ke daerah ini. Sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah.

 

Kemandirian fiskal NTB masih berada di bawah rata-rata nasional. Secara nasional, rata-rata kemampuan fiskal Pemda sebesar 34 persen. Diharapkan kemampuan fiskal NTB paling tidak sama dengan rata-rata nasional sebesar 34 persen. ‘’Kalau kapasitas fiskal lebih tinggi maka makin leluasa mengelola anggarannya,’’ tandas Syarifuddin. (nas)