Potensi Bencana Harus Jadi Isu Strategis di NTB

Kerusakan infrastruktur akibat serangkaian gempa bumi di NTB, beberapa waktu lalu. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Karakteristik Provinsi NTB sebagai daerah yang rawan bencana, khususnya bencana gempa bumi, harus menjadi salah satu isu strategis dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.

Hal itu dikemukakan juru bicara Fraksi PKB, H. Syamsuddin, dalam rapat paripurna pembahasan RPJMD NTB, Rabu, 7 November 2018.

Iklan

“Kita menyadari bahwa kondisi daerah kita saat ini yang rawan bencana dan terdampak bencana alam,” ujar Syamsuddin dalam kesempatan tersebut.

Menurutnya, karakteristik NTB ini merupakan tantangan yang patut menjadi salah satu isu strategis yang harus dipertimbangkan dalam dokumen RPJMD NTB. “Tantangan yang berat juga adalah untuk menggeliatkan kembali sektor wisata di NTB. (Ini) haruslah menjadi isu strategis yang perlu dimasukkan,” imbuhnya.

Menurutnya, hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun RPJMD 2018-2023 ini adalah agar pemerintah dapat menjaga capaian positif pembangunan NTB selama sepuluh tahun terakhir.

“Seperti menjaga pertumbuhan ekonomi, IPM NTB yang tumbuh positif, angka penganguran yang turun dan prestasi serta capaian positif pembangunan lainnya yang telah diraih NTB untuk dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Dan hal-hal positif tersebut dapat dijadikan isu stategis dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 ini,” ujarnya.

Fraksi PKB juga menyampaikan bahwa segala hal yang telah baik dan menjadi prestasi sepuluh tahun ke belakang haruslah dipertahankan. Bahkan perlu terus ditingkatkan menjadi lebih baik.

“Kami berpendapat RPJMD 2018-2023 ini sudah mewakili kebutuhan dan merangkum hal hal yang sudah tersusun dan terencana dengan baik. Harapan kami adalah apa yang menjadi visi, misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni ‘Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang’ dapat diwujudkan,” tegasnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menyampaikan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Dalam lima tahun ke depan, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah, SE, M. Sc – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd akan fokus menangani tiga persoalan besar NTB yang ada saat ini.

Hal tersebut dikatakan Gubernur dalam rapat paripurna dengan agenda penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2019 dan penyampaian rancangan RPJMD 2018-2023 di Gedung DPRD NTB, Senin, 5 November 2018 siang. Dalam KUA-PPAS, RAPBD NTB 2019 terjadi penurunan dibandingkan tahun anggaran 2018 mencapai Rp102 miliar lebih.

“Kami akan fokus pada tiga persoalan besar,” kata Gubernur.

Tiga persoalan besar yang akan menjadi fokus pasangan Zul – Rohmi lima tahun ke depan. Yakni, pertama, pemerintah daerah memastikan bahwa NTB bersahabat, ramah, hangat terhadap investasi. Menurut Gubernur, hal ini pentng. Karena bagaimanapun masalah mendasar pembangunan di NTB adalah pengangguran dan kemiskinan.

“Pengangguran dan kemiskinan akan lebih mudah kita selesaikan dengan hadirnya lebih banyak investasi di NTB,” kata Gubernur.

Kedua, Pemda  akan memastikan NTB aman, nyaman terhadap wisatawan yang berkunjung ke Lombok dan Sumbawa. Bukan menjadi rahasia umum bahwa NTB kaya keindahan alam. Diharapkan dengan perbaikan infrastruktur yang terus gencar dilakukan membuat para visiter kembali berkunjung ke NTB di masa mendatang.

Ketiga, kata Gubernur, dengan mewujudkan NTB yang ramah terhadap investasi dan pengunjung. Tapi yang paling penting adalah Pemda  ingin membahagiakan masyarakat NTB. “Ini tiga hal yang kita harapkan terakomodir dalam RPJMD,” harapnya.

Satu hal yang benar-benar menjadi konsen pemerintah daerah, kata Dr. Zul berkonstrasi penuh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi. Hal terpenting  yang harus dituntaskan dalam tahun pertama RPJMD adalah melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang terjadi di tujuh kabupaten/kota di NTB. (aan)