Potensi Belanja Langsung Tak Terserap Capai Rp670 Miliar

Mataram (Suara NTB) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB menyoroti besarnya potensi belanja langsung dalam APBD NTB 2018 yang tak terserap. Hitung-hitungan Fitra NTB, belanja langsung yang berpotensi tak terserap mencapai Rp670 miliar lebih.

Data e-monev Pemprov NTB, sampai 16 Desember, realisasi belanja langsung baru mencapai 72,35 persen. Pagu belanja langsung yang di dalamnya terdapat belanja barang jasa dan belanja modal ini sebesar Rp2,76 triliun. Melihat besarnya potensi belanja langsung yang tak terserap dinilai akan merugikan masyarakat. Karena program yang dihajatkan untuk masyarakat tak bisa tuntas sesuai waktu yang telah ditentukan.

Iklan

‘’Batas untuk pengeluaran  keuangan tanggal 15 Desember. Mengingat update yang disajikan per 16 Desember, maka realisasi tersebut  adalah realisasi keuangan terakhir untuk tahun anggaran  2018,’’ kata Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (21/12) siang.

Kecuali, kata Ervyn,  ada mekanisme lain yang ditempuh Pemprov dalam mengelola keuangan, baru mungkin realisasinya akan  naik. Dengan asumsi angka realisasi tersebut  adalah angka akhir, maka ada deviasi yang cukup besar terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 24,53 persen. Dengan nilai belanja langsung  sebesar Rp 2,76 triliun, maka potensi belanja langsung  tidak terserap sekitar Rp  670 miliar lebih.

Menurutnya angka sebesar ini  lumayan fantastis. Terlebih, anggaran ini menyangkut pelaksanaan pembangunan dan  layanan yang akan dinikmati langsung  oleh masyarakat. ‘’Jelas berpengaruh kepada pelayanan pemerintah kepada masyarakat,’’ katanya.

Ia mengatakan, ada banyak faktor yang memengaruhi kinerja pemerintahan yang sebaiknya menjadi perhatian pemerintah. Jika melihat data per akhir Desember yang disajikan, untuk kegiatan yang melalui proses tender semuanya sudah selesai tender.

Namun tidak tersedia informasi mengenai realisasi fisiknya di lapangan untuk setiap proyek dimaksud. Semuanya ada 154  proyek, dengan total nilai Rp318 miliar lebih. Kemudian kegiatan non tender total paket semuanya 4.787 paket dengan nilai keseluruhan Rp670 miliar lebih.

‘’Jadi, besar aktivitas non tender sekitar 2 kali lipat dari aktivitas tender. Juga tidak ada gambaran bagaimana tingkat kemajuan pekerjaannya,’’ katanya.

Ervyn mengatakan, diperlukan penjelasan memadai dari beberapa OPD yang sampai akhir Desember masuk zona merah, yakni  BPBD.  Dan zona kuning sebanyak 8 OPD. ‘’Mengapa realisasi keuangannya rendah dan mengupdate kepada publik bagaimana perkembangan kegiatan fisiknya, baik yang dari tender maupun non-tender,’’ katanya.

Perhatian  harus diberikan kepada OPD-OPD dengan sisa target realisasi keuangan terbesar plus realisasi fisiknya juga terlambat.  Secara umum, berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun, pengendalian untuk proyek-proyek tender relatif sudah semakin bagus.

Tinggal lebih ketat pada proses pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan. Sementara itu, perlu perhatian untuk memperbaiki pengendalian kegiatan non tender yang jumlah paket dan nilainya lebih besar.

Serapan APBD NTB 2018 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2017 lalu. Tahun lalu, serapan APBD NTB mencapai 93 persen, namun tahun ini diprediksi antara 90 – 91 persen.

‘’Kalau tahun kemarin 93 persen. Sepertinya di bawah itu (tahun ini). Antara 90 persen sampai 91 persen,’’kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM.

Supran tak menjelaskan secara detail penyebab rendahnya serapan APBD tahun 2018 dibandingkan 2017. Ia membenarkan serapan anggaran yang diprediksi berada di bawah serapan tahun lalu akibat bencana gempa yang mengguncang NTB beberapa waktu lalu.

Termasuk  juga akibat  sumber-sumber dana yang dikurangi dari pusat. Meskipun serapan anggaran diprediksi lebih rendah dari tahun sebelumnya, Supran mengatakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tidak akan besar. Malah, ia mengatakan akan lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Data e-monev Pemprov NTB, realisasi keuangan dan fisik APBD NTB sebesar Rp5,778 triliun, sampai 16 Desember, realisasi keuangan baru 81,66 persen. Sedangkan realisasi fisik baru 90,88 persen. Sampai 31 Desember, Pemprov menargetkan realisasi keuangan sebesar 96,70 persen dan realisasi fisik sebesar  100 persen.

APBD NTB 2018 terdiri dari belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp3,015 triliun dan belanja langsung (BL) sebesar Rp2,763 triliun. Realisasi BL sampai 16 Desember baru mencapai 72,35 persen baik keuangan dan fisik. Sedangkan realisasi BTL sebesar 90,19 persen. (nas)