Posyandu Butuh Dukungan Anggaran dan Konvergensi Lintas Sektor

Usman Hadi - Rachman S. Putra (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Kader Posyandu menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan serta sosialisasi kepada masyarakat. Kesejahteraan kader masih jadi soal. Perlu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui dukungan anggaran yang memadai.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menyampaikan, pihaknya sangat minder dengan kabupaten/kota lain di NTB. Sebab, sampai hari ini insentif kader Posyandu di Kota Mataram hanya Rp50.000 per bulan. Sedangkan, daerah lain seperti Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat memberikan insentif Rp250.000 per bulan.

Iklan

Insentif diberikan ke kader ini sudah lima tahun tidak mengalami kenaikan. Penyebabnya keterbatasan anggaran Pemkot Mataram. Berbeda halnya dengan kabupaten lain yang memberikan insentif melalui Dana Desa.

“Kita di Kota Mataram tidak ada Dana Desa. Adapun dana kelurahan cair bulan April,’’ kata Usman.

Permasalahan lain adalah, kader Posyandu di Mataram sering berganti-ganti. Pergantian ini dipicu adanya pergantian rezim kepala lingkungan. SK kader sering berubah sehingga Pemkot Mataram kewalahan memberikan insentif. Usman mengharapkan, Pemprov NTB mengeluarkan kebijakan agar kader Posyandu tidak berganti setiap pergantian kepala lingkungan.

Usman menambahkan, penanganan kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting. Di Kota Mataram sudah dilakukan penimbangan empat kali. Penimbangan ini sebagai upaya mengatasi gizi buruk, gizi kurang maupun stunting dengan memberikan asupan makanan tambahan kepada bayi dan anak.

‘’Dari program ini di Kota Mataram 64 persen balita sebelumnya gizi buruk dan gizi kurang jadi normal,’’ ujar Usman.

Pelayanan Posyandu di Kota Mataram disampaikan Usman, agak berbeda dengan daerah lain. Petugas yang memberikan pelayanan kesehatan pada bayi berasal dari Dinas Kesehatan. Konsep pelayanan seperti ini harus diubah bilamana ingin meningkatkan partisipasi masyarakat untuk datang ke Posyandu. Misalnya, dengan melibatkan petugas dari Kemenag, Dinas Pendidikan dan instansi lainnya.

‘’Jujur kita sampai bawakan odong – odong untuk menarik minat orangtua datang ke Posyandu,’’ katanya.

Konvergensi Lintas Sektor

Tanggung jawab merevitalisasi Posyandu tidak hanya dibebankan ke Dinas Kesehatan. Keberhasilan program perlu ada konvergensi program lintas sektor.

Seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, H. Rachman S. Putra. Bahwa sangat banyak program di organisasi perangkat daerah yang tujuannya ke satu sasaran. Seperti program keluarga harapan. Hanya saja, program itu belum terintegrasi dengan Posyandu, padahal itu bisa jadi pintu masuk.

Persoalan lainnya adalah, revitalisasi Posyandu harus disertai data dasar yang kuat sehingga lebih mudah untuk mengintervensi. ‘’Sangat banyak program tapi program itu belum terintegrasi,’’ kata Rachman.

Dia melihat, revitalisasi Posyandu yang menjadi keinginan Pemprov NTB, sebagai pintu masuk untuk menangani banyak persoalan di hulu. Rachman menyampaikan, kondisi Posyandu di Lombok Barat sampai April 2019 mencapai 922 Posyandu dengan 89 persen berada di strata mandiri dan purnama. Sisanya 11 persen berada di strata pratama dan madya.

Pemkab Lobar memiliki 25 Posyandu keluarga dikawal dan terus direplikasi. Yang menarik adalah integrasi Posyandu keluarga sangat bagus. ‘’Program revitalisasi Posyandu ini sangat bagus jika ada pembagian tugas yang kuat,’’ tegasnya.

Menurut Rachman, Posyandu dibangun di atas dua konsep besar. Dari aspek kelembagaan, bahwa Posyandu di bawah otonomi pemerintah desa. Sehingga organisasi, kesiapan dan kader jadi bagian dari otonomi desa. Ke dua, konsep pelaksanaan teknis. Ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bersama tiga menteri pada zaman Orde Baru yang hingga kini masih digunakan. Melihat fakta ini, wajar jika ada pembagian peran yang belum maksimal.

Pemikiran masyarakat selama ini, Posyandu menjadi milik atau tanggung jawab Dinas Kesehatan. Pola pikir seperti ini harus diubah. Oleh karena itu, honor kader perlu dialihkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. ‘’Honor kader kita alihkan ke BPMD,’’ katanya.

Rachman menyebutkan, ada 12 indikator Program Indonesia Sehat dalam keluarga. Yakni, pelayana KB, ibu hamil, melahirkan, faskes, pendekatan ASI eksklusif, imunisasi lengkap, pemantauan tumbuh kembang, TB yang mendapatkan pengobatan sesuai standar. Hipertensi, ganggu jiwa, air bersih dan lain sebaginya. Dua belas indikator jika ditangkap sebagai bagian intervensi secara tajam melalui pintu masuk revitalisasi Posyandu maka semakin kuat.

Dia mengambil contoh kasus stunting tidak bisa diselesaikan secara spesifik. Progam nasional ada yang spesifik dan sensitif. Justru, program sensitif mampu menyelesaikan 75 persen masalah.

‘’Seperti, ketersedian air bersih, jamban dan kemiskinan jadi bagian penanganan sensitif yang ditangani,’’ terangnya.

Pemkab Lobar melakukan penguatan sistem melalui e-Posyandu. Dan, data terakhir di bulan Februari 2019 dilakukan pendataan secara bersamaan dengan bulan penimbangan. Sebanyak 65.800 balita telah diukur. Dari 65.800 balita tersebut, 25 persen diantaranya mengalami stunting.

Data itu, sambung Rachman telah disampaikan secara nasional dan tidak terbantahkan. Pemkab Lobar memiliki data by name by address, sehingga intervensi bisa dilakukan bersamaan oleh PKK dan masyarakat. Dengan intervensi melalui dana desa, Pemkab Lobar menargetkan di tahun 2024 menjadi kabupaten bebas stunting. (cem)