Pos Penyekatan Tanpa Swab

Heri Wahyudi (Suara NTB/why)

PPKM Level 4 Kota Mataram diperpanjang sampai 9 Agustus mendatang. Pos penyekatan di empat titik masuk Kota Mataram masih difungsikan. Namun, kini lebih dilonggarkan dengan ditiadakannya tes swab antigen acak. “Swab acak untuk sementara tidak ada karena alatnya difokuskan kepada tracing,” terang Kapolresta Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi, ditemui Selasa, 3 Agustus 2021  kemarin.

Merujuk pada Inmendagri No 28/2021 mengenai perpanjangan PPKM, Kota Mataram diberi target tracing sebanyak 738 orang per hari. Setiap kasus konfirmasi Covid-19 tracingnya perlu lebih dari 15 kontak erat. “Alat swabnya dipakai ke tracing,” ucapnya. Maka, sambung Heri, pos penyekatan ini difokuskan untuk pemantauan protokol kesehatan dan sertifikat vaksinasi bagi yang hendak melintas masuk Kota Mataram. Tidak seperti sebelumnya yang dilakukan tes swab kepada pelanggar protokol kesehatan, kini hanya disanksi putar balik.

Iklan

Pos penyekatan ini antara lain, di Jalan Bypass BIL Bundaran Jempong, Sekarbela; Jalan Ahmad Yani, Dasan Cermen, Cakranegara; Jalan Saleh Sungkar, Bintaro, Ampenan; dan di wilayah Lombok Barat di Jalan Raya Mataram-Sikur, Narmada. “Kita kedepankan operasi yustisinya,” sebut dia. Aturan pembatasan kegiatan masyarakat, kata Kapolres, mengacu pada Edaran Walikota Mataram. Yang mana sudah ada pelonggaran sejak pekan lalu. “Masih sama di perpanjangan (PPKM) ini, pukul 22.00 seluruh aktivitas sudah setop,” urainya.

Pembatasan lainnya berupa ditiadakannnya resepsi pernikahan, kegiatan sosial dan budaya, penutupan tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan.

Kemudian pada sektor kritikal tetap dapat beroperasi 100 persen. Sektor esensial keuangan, komunikasi, internet, media, dan perhotelan non karantina  kesehatan maksimal 50 persen bekerja di kantor. Sektor pelayanan publik maksimal 25 persen.

Sektor esensial seperti keuangan, perbankan, asuransi, pegadaian, dana pensiuan dan dana pembiayaan berorientasi pelayanan masyarakat dapat beroperasi maksimal 50 persen staf untuk lokasi pelayanan masyarakat, dan 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung operasional.

Warung makan, PKL, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat. Rumah makan dan kafe skala kecil dapat melayani makan di tempat dengan kapasitas maksimal 25 persen. Restoran dan kafe skala sedang dan besar di lokasi sendiri maupun di dalam mal hanya boleh menerima pesanan bawa pulang. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional