Polres Lombok Utara Usut Dugaan Penyimpangan Bantuan Gempa Masjid Mumbulsari

Kasat Reskrim Polres Lombok Utara,  Kadek Metria (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Polres Lombok Utara terus menggenjot pemeriksaan dugaan penyimpangan pada dana bantuan gempa di salah satu masjid milik Yayasan di Desa Mumbulsari, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Hingga saat ini, Polres Lombok Utara sudah memanggil sejumlah saksi.

Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, AKP Kadek Metria, S.Sos., SH., MH., beberapa waktu lalu, mengakui sudah memanggil sejumlah pihak. Pelapor, terlapor (KY, Caleg Nasdem), beberapa orang saksi, dari  pelaksana proyek bantuan selaku pihak ketiga, hingga penyuplai barang telah diperiksa.

Iklan

Tidak hanya itu, pihak terkait yang diduga berada di rekaman (audio) yang disebut-sebut menjadi sumber terbongkarnya dugaan penyimpangan ikut diklarifikasi.

“Jadi kemarin, untuk sementara pak haji itu membantah isi rekaman itu. Alasannya miskomunikasi, karena bukan hal itu yang dimaksud katanya,” ujar Metria.

Memang, ujarnya lagi, semua pihak sudah diperiksa, baik itu pelapor dan terlapor. Hasilnya dari pemeriksaan para pihak, pihaknya sampai saat ini masih mencari alat bukti. “Karena Si Ini (terlapor, red) memang juga menyangkal, makanya kita cari dulu alat bukti supaya ini bisa naik di penyidikan,” tegasnya.

Berdasarkan pengakuan terlapor, KY, Kasat Reskrim menyatakan, bahwa ia mengakui orang yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek sebagai rekannya. Namun menurut pengakuan KY lagi, bukan status rekan atau tidaklah yang menjadi persoalan lapangan. “Dia bilang dia menyerahkan uang untuk membelikan bahan, bukan fee,” ujar Metria meniru keterangan KY dalam penyelidikan.

Berbicara dugaan tindak pidana korupsi pada kasus bantuan gempa masjid yang bersumber dari Tomi Winata yang disalurkan melalui Mabes Polri itu, Metria masih akan melihat perkembangan. Pihaknya perlu mengumpulkan alat bukti tambahan. Setidaknya, sudah ada 4 orang yang diperiksa. Hingga kini, oknum pejabat daerah yang disebut dalam rekaman audio diakuinya belum dipanggil.

“Belum (diperiksanya pejabat daerah), makanya kita masih mencari alat bukti. Seandainya memang itu nanti, memang terbukti tindak pidana, ya kita lanjutkan ke penyidikan. Kalau ndak ya kita tutup aja,” paparnya.

Berbicara alat bukti, tambah dia, maka dalam kasus pidana minimal memiliki dua alat bukti. Apakah berupa alat bukti atau saksi, dan ahli penunjuk surat pemberitahu keterangan itu. “Nah, sementara kita baru dapat keterangan saksi yang kita dapatkan. Jadi batu satu alat bukti. Jadi setelah semuanya terbukti baru kita lakukan TPPU namanya,” tandasnya. (ari)