Politisi PDIP Kritik Pengentasan Kemiskinan di Loteng

Praya (Suara NTB) – Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) hingga sejauh ini diakui masih belum optimal. Terbukti, target pengentasan kemiskinan sebesar 2 persen per tahun tak kunjung tercapai. Tahun ini saja, meski mengalami penurunan, persentasenya masih kecil, hanya 0,46 persen. Jauh di bawah target yang sudah dicanangkan pemerintah daerah.

Hal itu menandakan proses pembangunan yang begitu pesat laju pertumbuhannya belum secara signifikan mampu menekan angka kemiskinan. “Justru kita khawatirkan, pembangunan yang kita laksanakan selama ini tidak memberi efek pada penurunan angka kemiskinan,” terang Anggota Komisi I DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., kepada Suara NTB, Rabu, 21 Juni 2017.

Iklan

Itu artinya, intervensi pemerintah daerah melalui kucuran anggaran yang begitu besar untuk pembangunan tidak memberi dampak pada penurunan angka kemiskinan, jika pembangunan hanya dirasakan oleh sekelompok orang saja.

Sementara warga miskin tidak merasakan efek dari pembangunan itu sendiri. Itu artinya, pemerintah daerah harus lebih fokus lagi menyusun program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan menitikberatkan pada persoalan kemiskinan.

Bagi politisi PDIP ini, pemerintah daerah mulai sekarang ini harusnya mulai menyusun standar kerja dan indikator-indaktor untuk mengukur besaran intervensi anggaran daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini. Sehingga jelas bisa terlihat, apakah intervensi anggaran yang dilakukan sudah memberikan efek pada pegentasan kemiskinan itu sendiri.

“Selama ini hanya dikatakan angka kemiskinan Loteng turun sekian persen. Tapi belum ada terungkap, berapa besar peran intervensi anggaran daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan itu sendiri,” kritiknya.

Dalam artinya, dari sekian persen penurunan angka kemiskinan tersebut, berapa besar peran intervensi anggaran daerah. Apakah memang murni penurunan angka kemiskinan, efek dari intervensi anggaran daerah ataukan ada faktor lain. “Kan bisa angka kemiskinan kita turun karena by design. Yang penting ada penurunan. Padahal kenyataan tidak terjadi penurunan,”ujar Suhaimi.

  Potret Kemiskinan di Destinasi Wisata Pantai Mawun

Selain itu, tambahnya, peran desa dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan perlu lebih didorong supaya beban dan tanggung jawab pengentasan kemiskinan tidak hanya ditanggung pemerintah kabupaten saja.

Apalagi, sekarang desa mengelola anggaran cukup besar. Caranya, pemerintah daerah mengarahkan kepada pemerintah desa supaya program-program di desa semaksimal mungkin menyentuh pada pada persoalan-persoalan kemiskinan. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here