Gerindra Ancam Pecat Kader Tak Dukung Putusan Partai di KLU

Ridwan Hidayat. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – DPD Partai Gerindra NTB sudah memutuskan arah dukungannya di Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2020. Gerindra telah memutuskan tidak mendukung kadernya, Syarifudin yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati. Tapi melainkan mendukung pasangan Djohan Sjamsu – Danny.

Keputusan Gerindra tersebut mendapat respon ketidakpuasan dari sejumlah kader Gerindra di KLU, termasuk dari Syarifudin sendiri. Pasalnya Syarifudin yang saat masih berstatus sebagai petahana tidak dicalonkan kembali oleh partainya.

Menanggapi reaksi sejumlah kader Gerindra KLU itu, Ketua DPD Partai Gerindra NTB, H. Ridwan Hidayat yang dikonfirmasi mengatakan bahwa arah dukungan Gerindra di KLU sudah menjadi keputusan partai. Karena itu ia berharap kepada semua kader Gerindra di KLU untuk menerima keputusan tersebut.

Baca juga:  Pilkada 2020 Berpotensi Ditunda

“Kebijakan secara umum Partai Gerindra adalah partai yang terbuka. Maka konsekuensinya dalam pencalonan kepada daerah, tidak harus kader dan bisa bisa harus kader. Kalau ternyata kader yang kita punya itu ternyata tidak mumpuni, maka tidak bisa kita paksakan mencalonkan dia,” ujar Ridwan.

Ditegaskan Ridwan hampir semua partai politik termasuk Gerindra sendiri tentu dalam perhelatan Pilkada serentak 2020 mendatang menginginkan kemenangan. Karena itu figur yang akan didukung harus dipastikan memiliki peluang dan kans besar untuk menang.

“Karena kita semua partai inikan mau menang. Sehingga kita harus lihat juga kader itu bagaimana peluangnya, elektabilitas dan popularitasnya. Kami sebagai partai politik dalam menentukan arah dukungan punya sistem,” katanya. Sebagai kader partai, semua harus tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah diputuskan oleh partai. Jika ada yang tidak mentaatinya, maka mereka dipastikan sudah tidak loyal lagi kepada partai, sehingga Gerindra sendiri akan mengambil sikap kepada kader-kader yang dinilai membangkang itu.

Baca juga:  Empat Parpol Sepakat Usung Dwi-Normal di Pilkada Loteng

“Kalau ada yang tidak menerima, tentu akan ada sanksi. Kalau mereka tidak mendukung keputusan partai, maka berarti dia tidak loyal dan tentu kita akan berikan mereka sanksi. Sanksinya nanti dilihat dari tingkat kesalahannya, mulai teguran lisan, tertulis sampai pada pemecatan, itu pasti,” katanya.

Baca juga:  Dukungan Golkar Berpeluang Dikocok Ulang Setelah Musda

Diketahui sampai dengan saat ini, setelah memastikan tidak mendapatkan dukungan dari partainya sendiri. Syarif masih terus berjuang lewat partai lain untuk bisa ikut tampil maju sebagai kandidat bakal calon kepala daerah pada Pilkada KLU 2020. Hal itu lantas dipandang oleh Gerindra sebagai tindakan Syarif yang sudah tidak loyal kepada keputusan partai.

“Pertanyaan kita apakah dia (Syarif) berjuang untuk dirinya sendiri atau untuk partai. Kalau dia tidak mau dukung keputusan partai berarti dia bukan kader dong. Hidup ini pilihan, dan kami yakin pada pilihan itu,” pungkasnya. (ndi)