Beranda Politik Belum Jadi Calon, PDIP Sebut Bawaslu Tak Berwenang Awasi Selly

Belum Jadi Calon, PDIP Sebut Bawaslu Tak Berwenang Awasi Selly

0
9
Lalu Budi Suryata. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram yang telah memanggil tiga ASN yang berniat ikut kontestasi Pilkada Kota Mataram 2020, lantaran mereka dipanggil setelah ketahuan mendaftar di sejumlah partai politik (parpol), mendapat reaksi dari politisi parpol.

Salah satunya adalah, Sekretaris DPD PDIP NTB Lalu Budi Suryata. Ia mengatakan seharusnya sebelum melakukan pemanggilan, pihak Bawaslu membaca aturan terkait pelanggaran yang dilakukan para ASN tersebut. Apalagi, para ASN tersebut belum resmi mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah ke KPU setempat.

Menurut Anggota DPRD NTB itu, jika merujuk UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka ASN yang sudah pasti menyatakan diri mencalonkan diri dengan melakukan deklarasi, serta dilanjutkan pendaftaran ke KPU, baru Bawaslu dapat bekerja menegakkan aturannya.

Karena itu ia menilai Bawaslu sudah bekerja di luar kewenangannya.“Apa bedanya para ASN yang memasang foto-foto mereka dengan para artis yang menjadi branding iklan produk shampo, dan penyanyi yang pasang baliho mereka di jalanan selama ini,” katanya.

Budi mengkhawatirkan, ulah Bawaslu yang terus bekerja di luar kewenangan itu akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, jika dicermati terlihat pemasangan baliho oleh para ASN itu akan menguntungkan bagi daerah, lantaran mereka memasang foto mereka itu pada space bilboard yang berbayar.

Dari tiga ASN yang dipanggil Bawaslu Kota Mataram. menurut dia, justru Kepala Dinas Perdagangan NTB Putu Selly Andayani belum sekalipun menyatakan dirinya sebagai calon wali kota Mataram. Oleh karena itu, jika kini Selly melakukan pemasangan baliho di berbagai titik di Kota Mataram, seharusnya Bawaslu memberikan apresiasi pada yang bersangkutan. “Atas nama partai, saya menyayangkan pernyataan Bawaslu itu. Silahkan, mulai Juni bekerja sesuai tahapan, lebih-lebih banyak ASN itu belum mendaftar sebagai calon walikota ke KPU setempat,” katanya.

  Tak Berminat Maju Pilgub, Wartiah Lebih Memilih Jadi Caleg DPR RI

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid menjelaskan bahwa pihaknya memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan pengawasan dan menindak serta memproses sejumlah oknum ASN yang terindikasi kuat melakukan kegiatan politik praktis.

“Apakah Bawaslu itu berwenang untuk melakukan fungsi pengawasan terkait netralitas ASN, jawabannya adalah ya. Bawaslu memiliki kewenangan untuk itu. Itu sudah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pilkada dan terakhir surat edaran Bawaslu RI,” jelasnya.

Dikatakan Khuwailid, pengawasan terhadap ASN tersebut dilakukan Bawaslu untuk menjaga seluruh ASN supaya tidak masuk terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan politik praktis menjelang Pilkada serentak 2020 ini. Karena dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, sudah jelas diatur terkait kode perilaku tentang netralitas, apa yang boleh dan tidak boleh bagi ASN dalam kegiatan politik praktis.

“Kalau ASN itu sudah ikut mendaftar di parpol, dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan elit parpol, itukan sudah masuk dalam kegiatan ranah politik praktis. Kalau soal mengundurkan diri dari ASN, itu syarat jadi calon,” terang Khuwailid.

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu tersebut tidak untuk menyatakan oknum ASN tersebut bersalah atau tidak. Kewenangan Bawaslu hanya sampai pada mengeluarkan rekomendasi yang akan diteruskan kepada Komisi ASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), bahwa oknum ASN yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan dan kegiatan politik praktis, tegasnya. (ndi)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 4 =