Aspek Kesehatan dan Integritas Jadi Fokus KPU dalam Rekrutmen PPK

Agus Hilman.(Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – KPU di tujuh Daerah Kabupaten/Kota di NTB yang melaksanakan pilkada serentak 2020 tengah melakukan rekrutmen penyelenggara pemilu badan adhoc, yakni Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK) secara serentak. Pendaftaran sudah mulai dibuka sejak tanggal 18, dan akan ditutup pada tanggal 24 Januari 2020.

“Rekrutmen PPK sudah berlangsung tiga hari dan laporan dari beberapa daerah yang sudah masuk, sudah banyak yang ikut mendaftar. Tapi nanti jika pendaftarnya kurang, tidak memenuhi dua kali dari kebutuhan, maka pendaftaran bisa diperpanjang sampai tanggal 30,” ujar komisioner KPU NTB, Agus Hilman, Senin, 20 Januari 2020.

Disebutkan Agus Hilman, dari tujuh darah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 itu, total kebutuhan PPK yang akan direkrut sebanyak 405 orang. Dimana masing-masing kecamatan jumlah PPK-nya sebanyak lima orang. Dalam proses rekrutmen PPK tersebut, KPU akan menekankan dua aspek yang dianggap paling dibutuhkan untuk menjaga penyelenggara pemilu badan adhoc, pertama adalah aspek kesehatan dan kedua aspek integritas.

Baca juga:  Demokrat Sarankan Najmul Ambil Pendamping dari Bayan

Dua aspek itulah yang dinilai penting untuk memastikan mereka bisa melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. “Kita tekankan pada aspek kesehatan, kita sudah kerjasama dengan dinas kesehatan, untuk pengecekan kesehatan, cek jantung. Kemudian soal integritas dan profesional juga menjadi skala prioritas kami. Sedangkan persyaratan lainnya masih sama dengan sebelumnya,” jelas Agus.

Baca juga:  Mohan Yakin Terima SK Dukungan DPP Golkar

Penekanan aspek kesehatan dan itegritas dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu badan adhoc tersebut dilakukan karena belajar dari pengalaman pada Pemilu 2019 lalu. Dimana ditemukan banyak penyelenggara badan adhoc yang jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia, serta banyak yang ditemukan tidak profesional dalam bekerja.

“Karena itu pada aspek integritas ini, sekarang untuk tahapan tanggapan masyarakat dilakukan sebanyak dua kali. Pertama pada saat seleksi tulis dan setelah wawancara, karena kita berharap menjaring badan adhoc ini benar-benar orang yang berintegritas. Kita akan tracking jejaknya, apakah mereka punya afiliasi terhadap calon, parpol atau tim sukses,” katanya.

“Karena itu kita juga berharap masyarakat turut aktif memberikan laporan dan masukan kepada KPU. Dan tentunya juga proses rekrutmen PPK ini dipantau oleh Bawaslu, kita berharap dengan keterlibatan banyak pihak ini bisa menghasilkan PPK yang berkualitas,” sambungnya.

Baca juga:  PKB Hati-hati Putuskan Dukungan di Pilkada Loteng

Untuk honorarium penyelenggara pemilu badan adhoc tersebut, kata Agus Hilman, akan mengacu pada standar surat edaran kementerian keuangan. Namun untuk besarannya di masing-masing daerah tersebut bisa berbeda-beda. “Besarnya bervariasi, tergantung kemampuan keuangan daerah masing-masing. Dompu dan Mataram itu pakai standar maksimal Rp2,2 juta, daerah lain ada yang Rp1,8 juta. Tapi yang jelas itu lebih besar dari yang kemarin, dan saya kira beban kerja sekrang lebih ringan dari pemilu 2019,” pungkasnya. (ndi)