Bawaslu Periksa Oknum ASN Diduga Berpolitik Praktis di Lima Daerah

Khuwailid. (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sudah mulai melaksanakan tugas pengawasan sejak tahapan dan proses pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang digelar di tujuh kabupaten/kota di NTB mulai digelar. Salah satu yang sedang jadi fokus pengawasan Bawaslu saat ini adalah dugaan sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi terlibat politik praktis.

Dari tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang melaksanakan Pilkada serentak 2020. Bawaslu NTB mencatat dugaan oknum ASN yang terlibat melakukan tindakan politik praktis terjadi di lima daerah yakni Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kota Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa dan Dompu.

“Laporan yang kami terima sementara ini, di lima daerah itu tempat terjadi penanganan dugaan sejumlah oknum ASN melakukan tindakan politik praktis, sekarang sedang berposes penanganannya,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid di ruang kerjanya, Senin, 20 Januari 2020.

Baca juga:  Makmur-Ahda Kantongi Rekomendasi Dukungan PKB

Pada kesempatan itu, Khuwailid menjelaskan, bahwa pihaknya memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan pengawasan dan menindak serta memproses sejumlah oknum ASN yang terindikasi kuat melakukan kegiatan politik praktis.

“Apakah Bawaslu itu berwenang untuk melakukan fungsi pengawasan terkait netralitas ASN, jawabannya adalah ya. Bawaslu memiliki kewenangan untuk itu. Itu sudah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pilkada dan terakhir surat edaran Bawaslu RI,” jelasnya.

Dikatakan Khuwailid, pengawasan terhadap ASN tersebut dilakukan Bawaslu untuk menjaga seluruh ASN supaya tidak masuk terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan politik praktis menjelang Pilkada serentak 2020 ini. Karena dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, sudah jelas diatur terkait kode perilaku tentang netralitas, apa yang boleh dan tidak boleh bagi ASN dalam kegiatan politik praktis.

Baca juga:  Koalisi Poros Biru Perkenalkan Paket Baihaqi - Ratu Ganefi

“Kalau ASN itu sudah ikut mendaftar di parpol, dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan elit parpol, itukan sudah masuk dalam kegiatan ranah politik praktis. Kalau soal mengundurkan diri dari ASN, itu syarat jadi calon,” terang Khuwailid.

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu tersebut tidak untuk menyatakan oknum ASN tersebut bersalah atau tidak. Kewenangan Bawaslu hanya sampai pada mengeluarkan rekomendasi yang akan diteruskan kepada Komisi ASN dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), bahwa oknum ASN yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan dan kegiatan politik praktis.

 “Untuk menyatakan apakah dia bersalah atau tidak, itu nanti ranah komisi ASN. Bawaslu hanya mengeluarkan rekomendasi bahwa ASN ini terbukti sudah melakukan tindakan perbuatan politik praktis. Nah komisi ASN biasanya dia melakukan konfirmasi dan punya mekanisme penyelesaiannya,” katanya.

Baca juga:  Pengamanan Pilkada Serentak 2020, Sinergi TNI - Polri Harga Mati

Ditekankan Khuwailid kepada jajarannya di tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada supaya tidak kendor dalam melakukan pengawasan terhadap oknum ASN yang melakukan tindakan politik praktis. Jika meyakinkan dengan alat bukti yang ada, maka dia berharap pihaknya tidak ragu-ragu untuk memprosesnya.

“Bawaslu mengundang oknum ASN itu untuk melakukan klarifikasi, supaya Bawaslu memutuskan dengan porsi yang tepat dan benar. Karena mereka punya hak klarifikasi, dan kalau itu tidak digunakan maka Bawaslu akan putuskan segala sesuatu itu dengan bukti yang ada,” pungkasnya. (ndi)