Pilkada Mataram, Bawaslu Klarifikasi Tim Selly – Manan

Memenuhi undangan Bawaslu, Ketua DPC PDIP Kota Mataram, Made Slamet hadir mengklarifikasi dugaan mengusung calon pasangan Selly – Manan, Jumat, 17 Januari 2020. (Suara NTB/viq)

Mataram (Suara NTB) – Munculnya surat pernyataan kesepakatan berkoalisi dari partai politik PDI Perjuangan dan PKS kota Mataram mengusung bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020, membuat Bawaslu kota Mataram mengklarifikasi Tim Selly – Manan. Putu Selly Andayani (PSA) dipertanyakan Bawaslu karena posisinya yang masih menjadi ASN dan saat ini diduga masuk dalam politik praktis.

Pada surat kesepatakan berkoalisi tersebut, PDIP dan PKS berkoalisi menyatakan dukungan kepada PSA dengan pasangan balon Wakil Walikota, TGH. Abdul Manan. Surat itu ditandatangani oleh ketua DPC PDIP kota Mataram, Made Slamet beserta Sekretaris Nyayu Ernawati. Surat kesepakatan itu juga ditandatangani oleh Ketua Tim Pemenangan Pemilu Daerah PKS kota Mataram, Muhammad Ahyar beserta Sekretaris Zamroni.

“Semua sudah kami undang. Ini kan undangan klarifikasi terhadap dugaan ASN yang main politik praktis pada Pilkada di Mataram. Kami sudah melayangkan undangan ke semua pihak, baik  parpol pengusung, BKD Provinsi, ASN itu sendiri, kepala Biro kepegawaian Unram. Sampai saat ini hanya yang belum datang adalah ASN atas nama Putu Selly Andayani,” kata Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri, S.Pdi, Jumat, 17 Januari 2020.

Pada prinsipnya kata Hasan, semua ASN yang diduga masuk dalam ranah politik praktis pada Pilkada Mataram sudah mendapat undangan klarifikasi dari Bawaslu. Dua ASN sebelumya juga sudah diundang oleh Bawaslu Kota Mataram yaitu Ahsanul Khalik dan Ahada. Karena, pada dasarnya dari peraturan Kemenpan-RB, setiap ASN yang masuk dalam politik harus melepas jabatannya atau keluar sebagai ASN.

Baca juga:  PDIP dan PPP Nilai Kehadiran Poros Biru Tak Jadi Ancaman

“Ini kan dugaan, melalui surat dan beberapa bukti lain kami lakukan sama semuanya kepada yang terpanggil untuk meyampaikan undangan klarifikasi. Namanya undangan iya boleh datang boleh tidak. Tapi tetap, kami bisa kaji karena banyak yang diundang.  ASN kita undang, Parpol terkait kita undang,” tegas Hasan.

Menghadiri undangan Bawaslu, Ketua DPC PDIP Kota Mataram, Made Slamet mengatakan, undangan Bawaslu hanya klarifikasi mengenai dugaan penjaringan ASN sebagai calon kepala daerah dalam hal ini pasangan Selly – Manan.

Slamet menyatakan, dalam hal ini PSA tidak pernah mendaftar di PDIP. Baik sebagai calon walikota atau wakil walikota. “Apalagi TGH Abdul Manan juga tidak pernah mendaftar di PKS. Selama ini kan kami hanya melakukan survei internal di tingkat partai, terkait dengan calon yang diusung. Kita memang di PDIP selalu target menang,” jawabnya.

Selama ini, PDIP melihat semua potensi yang dianggap punya pengaruh dan elektabilitas untuk maju pada Pilkada Mataram. Dari hasil survei  itu juga, PDIP juga sudah melakukan survei kepada semua ASN, baik yang di Lobar maupun di Kota Mataram. “Karena sering disebut masyarakat, juga kami survei di Lotim juga, bahkan ASN di Provinsi juga. Kami tidak pernah menghubungi orang-orang tersebut,” kata Slamet.

Baca juga:  PDIP dan PPP Nilai Kehadiran Poros Biru Tak Jadi Ancaman

“Seperti internal kami, dalam survei itu kan kalau anda milih ini, kira-kira seperti apa hasilnya,” tandasnya. Made Slamet mengakui selama ini, ia selalu berkoordinasi dengan partai lain. Kerena jika PDIP mau mencalonkan wakilnya, dibutuhkan empat parpol yang akan diusung.

“Sehingga kami sasar juga yang notabene calonnya religius, kami kan selalu pada garis nasionalis. Bahwa nama tokoh agama, muda milenial dan kami juga sudah simulasikan ternyata begini yang dibutuhkan PDIP,” paparnya.

Pada hasil survei yang sudah dilakukan PDIP kota Mataram, maka melahirkan rekomendasi hasil surveil Selly – Manan. Kata Slamet, pasangan Selly-Manan ialah hasil survei dan hasil kesepakatan pada rekomendasi awal. Ini. “Kalau mau menang, seperti ini lo figurnya. Intinya itu yang ditanyakan. Yang jelas, di DPC memastikan, Selly tidak pernah mendaftar dan tidak didaftarkan. Tapi kita tidak tahu apakah nanti dia mendaftar atau tidak,” paparnya.

Senada dengan itu, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Daerah PKS kota Mataram, Muhammad Ahyar, membenarkan surat kesepakatan tersebut memang dibuat untuk sepakat merekomendasikan mengusung paket Selly – Manan. “Secara umum memang arahnya ke sana, (Selly-Manan). Tapi saya pastikan, Selly tidak pernah mendaftar di PKS,” jelas Ahyar.

“Ini kan masih punya cukup waktu sebenarnya. Pilihan yang ada hari ini, selalu muncul nama itu, ada kesepakatan untuk layak ini diproses lebih lanjut, sampai kita lakukan langkah-langkah teknis lanjutan,” jelasnya. Dalam internal PKS sendiri setiap calon harus menyampaikan visi-misi.

Baca juga:  PDIP dan PPP Nilai Kehadiran Poros Biru Tak Jadi Ancaman

Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Penyelesaian Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Mataram, Dewi Asmawardhani, SH.,MH, menjelaskan, sampai saat ini belum ada konfirmasi dari beliau (PSA). Jika PSA tidak datang, Bawaslu diperbolehkan mengundang kembali.

Prosesnya mengundang kembali tersebut kata Dewi terhitung dalam jangka waktu sampai tiga kali undangan. Kendati tidak menghadiri undangan, Bawaslu kota Mataram tetap akan melakukan kajian. “Tanpa hadirnya pihak terundang pun kami punya hak untuk melakukan kajian. Klarifikasi ini adalah langkah memberi peluang kepada PSA untuk memperjelas. Persoalannya apa sih sebenarnya,” katanya.

Jika PSA tidak hadir selama tiga kali diundang, Bawaslu kota Mataram akan tetap melakukan kajian untuk bahan yang akan dijadikan pleno. Dari pleno tersebut, dugaan ini akan mengarah ke KASN atau tidak.

“Saat ini memang Bawaslu sudah memegang bukti, minimal dua alat bukti. Dari hasil penelusuran kami ada dua bukti, surat pernyataan yang beredar di Medsos dan dari keterangan klarifikasi dari undangan,” katanya. Ada pun dari hasil undangan pihak terkait, Bawaslu kota Mataram belum bisa mengekspose karena harus diklarifikasi oleh terundang.

“Kita beri kesempatan untuk terundang, setelah itu kami akan lakukan kajian tanpa hadirnya terundang pun akan tetap kami lakukan,” paparnya. Sampai pukul, 17:00 Wita, Jumat, 17 Januari 2020, PSA belum menghadiri undangan yang dilayangkan Bawaslu Kota Mataram. (viq)