BK DPRD NTB Minta Pengadaan Randis Rp2,6 Miliar Ditinjau Ulang

TGH. Najamuddin Mustafa (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB meminta rencana pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD agar ditinjau kembali. Pasalnya rencana pengadaan itu menjadi sorotan dan perhatian masyarakat luas dan mereka meminta agar rencana itu diurungkan.

“Karena ini sudah menjadi perhatian luas publik, dan mereka meminta agar tidak dibeli, ya kita harus perhatikan pendapat masyarakat itu. Sebaiknya ditinjau kembali dulu rencana itu,” ujar Ketua BK DPRD NTB, TGH. Najamuddin Mustafa kepada Suara NTB, Rabu, 8 Januari 2020.

Pihaknya khawatir, isu rencana pengadaan empat kendaraan dinas pimpinan DPRD NTB yang menelan anggaran Rp2,6 miliar tersebut bisa merusak citra lembaga DPRD.

Lebih-lebih dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB yang menyebutkan bahwa DPRD terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat. Itu menurut politikus PAN sangat tidak baik bagi citra lembaga dewan yang terhormat.

Baca juga:  Fitra Anggap Kritik untuk DPRD NTB Tak Mempan

“Kita tidak mau persepsi publik tentang lembaga ini hanya bisa menghamburkan uang saja. Nah kita harus menjaga citra lembaga, jangan sampai publik tidak percaya lagi sama wakilnya,” katanya.

Najamuddin pun mempertanyakan urgensi atas kebutuhan pengadaan kendaraan dinas tersebut. Menurutnya bahwa tidak terlalu mendesak untuk membeli mobil tersebut, kendaraan yang lama masih cukup layak untuk dipakai jika hanya sekedar untuk menjadi operasional di seputaran Pulau Lombok saja.

“Bisa saja tidak jadi dibeli karena sesuatu lain hal, kita lihat dulu kebutuhannya seperti apa sehingga harus diadakan mobil itu. Toh juga pimpinan kan mobilitasnya mau ke mana sih, kan tidak terlalu jauh juga wilayah Lombok ini, masih bisa pakai yang lama,” terangnya.

Baca juga:  Mahasiswa Minta Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan Dewan Ditinjau

Diketahui kendaraan dinas pimpinan dewan yang lama itu diadakan pada tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014, dengan jenis atau merek mobil dinas untuk Ketua DPRD NTB yakni Camry dan untuk tiga wakil Ketua bermerek Altis. Empat kendaraan dinas lama itu akan segera diusulkan ke BPKAD untuk dilelang.

“Kalau dibeli tahun 2014, saya kira masih sangat layak. Mobil itu ndak terlalu tua, baru enam tahun usianya. Jika dibandingkan dengan mobil yang saya pakai itu Fortuner tahun 2005 itu masih sehat sekali. Apalagi yang tahun 2014. Karena itu sebaiknya ditinjau kembali,” serunya.

“Kita malu sama rakyat, mobil masih layak ya pakai yang lama saja, kita pakai yang ada sajalah dulu. Alihkan saja anggaran itu untuk kebutuhan dasar rakyat yang lain,” pungkasnya. (ndi)