Koalisi Demokrat-PAN di KLU dan KSB Tunggu SK DPP

Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. Mahally Fikri menegaskan bahwa koalisi Partai Demokrat bersama PAN di Pilkada serentak 2020 di NTB dipastikan sudah tidak bisa diutak atik lagi. Koalisi kedua partai tersebut hanya tinggal diformalkan saja oleh Surat Keputusan (SK) dari DPP kedua partai.

Namun demikian, koalisi kedua partai tidak dijalin untuk semua daerah yang menggelar Pilkada serentak 2020, yakni di tujuh daerah kabupaten/Kota di NTB. Koalisi kedua partai disepakati hanya dijalin di dua daerah saja, yakni Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

“Untuk Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kita sudah sepakat membangun koalisi bersama PAN, tinggal kita tunggu surat keputusan (SK) saja dari DPP,” kata Mahally Fikri di DPRD NTB.

Menurut anggota DPRD NTB itu, koalisi Partai Demokrat dan PAN itu baru pada dua kabupaten tersebut. Sementara, untuk lima kabupaten/kota lainnya yang akan melaksanakan Pilkada Serentak, seperti Kota Mataram, Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima hingga kini belum ada kesepakatan antar kedua partai.
“Untuk yang lain belum ada. Masih kita jajaki, komunikasikan. Yang sudah fix itu baru KLU dan KSB saja,” terangnya.

Untuk KLU kata Mahally, Demokrat dan PAN sepakat mengusung kembali calon petahana, Bupati KLU H. Najmul Akhyar. Dukungan kepada Najmul itu diberikan tanpa ada paket pasangan calon wakil bupati, namun Najmul diberikan keleluasaan untuk menentukan sendiri paket pasangannya. Bahkan PAN sendiri juga tidak mengharuskan kadernya sebagai pasangan Najmul.

Sedangkan KSB, kedua partai telah sepakat mengusung paket Nur Yasin sebagai calon bupati dan Mustakim Patawari sebagai calon wakil bupati. Mustakim sendiri merupakan Ketua DPD Demokrat KSB.

Sementara itu, terkait komunikasi dengan partai lain selain PAN. Mahally Fikri menegaskan komunikasi atau penjajakan politik dengan partai lain tetap berjalan. Namun, lanjut Mahally komunikasi yang dibangun baru pada sebatas komunikasi tanpa ada komitmen seperti yang sudah terjalin bersama PAN ketika memutuskan KSB dan KLU.

Mahally menegaskan Demokrat sendiri dalam menghadapi pemilihan bupati dan walikota di tujuh kabupaten/kota di NTB menargetkan kemenangan. Karena itu, untuk mencapai kemenangan tersebut dibutuhkan mitra koalisi yang sama-sama menginginkan menang. “Jadi semua kita masih komunikasikan,” pungkasnya. (ndi)