Catatan Politik 2019, Rekonsiliasi Pasca-Pilpres dan Konsolidasi Politik Zul-Rohmi

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat melantik sejumlah pejabat birokrasi di lingkup Pemprov NTB, Mei 2019. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilu anggota legislatif (Pileg) untuk pertama kalinya digelar serentak di 2019. Tak heran jika Pemilu 2019 dinamika politik yang penuh gejolak, dari pusat sampai daerah. Tahun 2019 juga merupakan tahun konsolidasi kekuatan politik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Tahun 2019 memang merupakan fase awal konsolidasi kekuatan politik pasangan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). Konsolidasi politik yang cukup nyata terlihat adalah adanya upaya pasangan Zul-Rohmi untuk memperluas dukungan bagi program-program unggulan yang menjadi ikon kepemimpinan mereka.

Beberapa program seperti Zero Waste, Beasiswa NTB, Revitalisasi Posyandu, Industrialisasi, dan program-program lainnya mulai disosialisasikan lewat berbagai lini. Sepanjang 2019, agenda politik pasangan Zul-Rohmi tampaknya diarahkan pada upaya mendorong agar program-program ini diterima masyarakat dan didukung oleh pemangku kepentingan. Khususnya, para pimpinan daerah di kabupaten/kota.

Upaya ini pun menjadi tema sentral saat diskusi memperingati satu tahun kepemimpinan Zul-Rohmi yang digelar Harian Suara NTB, Kamis, 19 September 2019 lalu.

Dalam diskusi yang dihadiri pasangan Zul-Rohmi, Penjabat Sekda NTB, Kapolda NTB, Danrem 168/WB dan berbagai tokoh lintas agama tersebut, terdapat benang merah agenda utama pasangan Zul-Rohmi di tahun pertamanya. Pertama, pemulihan pascagempa. Kedua, membangun soliditas di berbagai lini. Dan pekerjaan ketiga adalah, menyuguhkan ide-ide dan terobosan besar ke tengah-tengah publik.

Membangun soliditas di berbagai lini memang mensyaratkan adanya konsolidasi kekuatan politik. Hal ini dilakukan dengan memastikan seluruh kekuatan politik ikut dirangkul dalam agenda besar pasangan Zul-Rohmi.

Tak heran jika dalam barisan pasangan Zul-Rohmi kali ini, tampak beraneka warna kekuatan politik yang ikut diajak serta. ‘’Yang pertama kami lakukan di NTB ini adalah memastikan bahwa NTB dengan pemimpin baru itu kondusif dan nyaman. Tidak ada dendam politik,” ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Menurutnya, kemenangan keduanya dalam Pilkada tidak boleh diikuti balas dendam politik kepada aparatur birokrasi yang diindikasikan terafiliasi kepada salah satu kompetitor di Pilkada.

‘’Kalaupun kami menang, siapapun yang mendukung dan tidak mendukung, tidak ada kepala dinas yang dinonjobkan dan diganti. (Karena) kegaduhan ini tidak baik. Kita menghadirkan pesan yang sangat tegas bahwa NTB milik kita semua. NTB bukan milik satu golongan, kelompok,’’ tegas gubernur.

  Siap Lepas Jabatan, Rektor Unram Berhasrat Maju Pilgub NTB 2018

Konsolidasi berbagai kekuatan politik itu rupanya mampu menjadi suntikan semangat bagi agenda-agenda besar pasangan Zul-Rohmi.  Kini, program-program unggulan pasangan Zul-Rohmi telah mulai mendapat dukungan dari pemangku kepentingan. Khususnya, kabupaten/kota.

Sementara di lini birokrasi pemerintahan, agenda konsolidasi ditandai dengan suksesi kepemimpinan di berbagai organisasi perangkat daerah. Serangkaian mutasi digelar sepanjang 2019. Namun, dari berbagai dinamika di lingkaran birokrasi Pemprov NTB itu, yang menjadi kado penutup tahun bagi pasangan Zul-Rohmi, adalah terpilihnya Sekda NTB yang baru, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si.

Gita merupakan satu dari tiga nama calon Sekda NTB yang diusulkan gubernur ke Presiden. Dua nama lainnya, berdasarkan hasil Pansel adalah Kepala Bappenda NTB, yang sebelumnya ditunjuk sebagai Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si dan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP.

Setelah proses yang cukup mendebarkan bagi banyak orang, Presiden akhirnya memutuskan Gita diangkat sebagai Sekda NTB. Keputusan itu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 171/TPA Tahun 2019 tentang pengangkatan pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Ia kemudian dilantik oleh gubernur di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (19/12).

Rekonsiliasi Nasional

Sementara itu, di pusat dan daerah, Pemilu 2019 kembali menyajikan pertarungan ulang dua kontestan Pilpres 2014, yakni antara Joko Widodo (Jokowi) versus Prabowo Subianto. Dengan dukungan gabungan koalisi PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura. Jokowi yang berpasangan dengan KH. Ma’ruf Amin, kembali berhasil memenangkan pertarungan.

Di lain pihak, Prabowo yang berduet dengan Sandiaga Uno, dengan dukungan gabungan koalisi Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat harus kembali menelan pil pahit kekalahan untuk kedua kalinya.

Namun di NTB sendiri, Prabowo masih tetap berjaya. Ia kembali mendulang kemenangan telak atas Jokowi dengan agregat perolehan suara terpaut cukup jauh. Yakni 66,14 persen untuk Prabowo dan 31,28 persen untuk Jokowi. Meskipun perolehan suara Jokowi di NTB tersebut sudah mengalami peningkatan satu digit dari hasil Pilpres 2014. Hasil Pilpres di NTB tersebut, nyaris berbanding lurus dengan hasil pileg. Parpol koalisi pendukung Prabowo berhasil mendominasi perolehan suara, dibandingkan dengan parpol yang berada di barisan koalisi pendukung Jokowi.

Keuntungan elektoral dari efek ekor jas Pilpres tersebut terbukti dilihat dari sebaran perolehan suara masing-masing parpol untuk pileg DPR RI di dapil NTB. Dua partai politik koalisi pendukung Prabowo yakni Gerindra dan PKS berhasil mengirimkan masing-masing dua orang wakilnya duduk di Senayan.

  Menteri LHK: NTB Bisa Jadi Motor Penggerak Pengolahan Sampah

Bahkan, Partai Gerindra sendiri berhasil menempati posisi puncak perolehan suara di NTB dengan perolehan 443.321 suara. Kemudian disusul Golkar, 334.570 suara, PKS, 293.473 suara, PPP, 217.804 suara, Demokrat 207.732 suara, PAN 200.435 suara, PDI-P 195.395 suara, PKB 190.262 suara dan Nasdem 161.405 suara.

Di Udayana sendiri, perolehan suara Partai Gerindra juga berhasil malampui suara Partai Golkar dengan selisih suara sebesar 34.582. Sayangnya, meskipun perolehan suara Gerindra jauh lebih besar, namun untuk perolehan kursi, Golkar berhasil mengunci lebih banyak kursi dari Gerindra. Golkar mendapatkan 10 kursi sedangkan Gerindra harus puas dengan 9 kursi.

‘’Saya masih hapal sampai saat ini, bahwa total jumlah suara Gerindra keseluruhan di NTB, kita kelebihan suara 34.582 dari Golkar.  Jadi secara kuantitas suara kita terbesar walaupun di tingkat provinsi anggota DPRD-nya kalah satu kursi dengan partai Golkar. Tetapi kalau suara Gerindra nomor satu di NTB,” ujar Ketua DPD Gerindra NTB, Ridwan Hidayat saat ditemui disela-sela Rakerdasus Gerindra NTB, pekan kemarin.

Keuntungan elektoral dari efek ekor jas Pilpres tersebut, Gerindra juga berhasil menang di dua kabupaten yang selama ini menjadi lumbung basis suara Golkar yakni Lombok Barat dan Lombok Tengah.

Di dua daerah tersebut, Gerindra sukses menyingkirkan Golkar dari kursi Ketua DPRD. Sementara PDI-P yang diasosiasikan dengan Jokowi terpaksa harus kehilangan satu kursi di Udayana.

Meskipun pertarungan babak kedua Jokowi vs Prabowo pada Pilpres 2019 berlangsung sengit, yang nampak dari narasi-narasi politik yang dibangun dari kedua kubu sepanjang masa kampanye. Jokowi dengan ‘’perang total”-nya, dan Prabowo dengan ‘’perang badar”-nya. Bahkan aneka isu yang berbasis suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) ikut mewarnai panasnya iklim politik Pilpres 2019.

Polarisasi politik di kedua kubu tersebut tidak hanya terjadi di kalangan elite saja. Tapi pembelahan yang cukup tajam juga tercipta di barisan pendukung masing-masing kubu, yakni Cebong versus Kampret.

Pertempuran cebong versus kampret di dunia maya tak kalah sengitnya dengan pertempuran politik yang terjadi di “darat”. Saling sebar berita hoaks dan ujaran kebencian, menciptakan kegaduhan dan polarisasi politik di tengah masyarakat yang di ambang perpecahan.

  Soal Rekomendasi Gerindra, Begini Tanggapan Ketua Harian Golkar NTB

Akan tetapi, seiring rampungnya hasil Pemilu, dinamika politik berangsur turun ke suhu normal. Selepas Pilpres, keputusan yang diambil partai Gerindra untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan bergabung ke dalam pemerintahan dan menjadikan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Jokowi, mengakhiri polarisasi politik Pilpres.

“Kita harus bisa mengambil hikmah dari semua ini. Kemarin pertarungan politik sudah selesai, pak Prabowo selaku pimpinan Gerindra, beliau lebih mengedepankan persatuan nasional. Beliau juga sudah menegaskan bahwa selama beliau dibutuhkan negara, maka beliau akan selalu siap,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, kepada Suara NTB, saat mengomentari meleburnya Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi.

Salah satu wujud nyata dari rekonsiliasi politik kedua blok politik itu adalah kebijakan bagi rata kursi pimpinan MPR dan DPR.

Di NTB, rekonsiliasi politik juga turut tergalang. Hal ini nampak dari pengisian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD NTB yang dibagi merata ke semua fraksi. Di mana pada Pilpres 2014, saat dua blok politik itu masih berdiri kokoh, parpol koalisi pendukung Prabowo yang mendominasi peta politik, mendominasi kursi pimpinan AKD di Udayana.

‘’Alhamdulillah, semua berjalan lancar, aman, tidak ada gejolak karena semua terakomodir. Kita mengedepankan kebersamaan dengan cara musyawarah mufakat. Semoga ini mejadi awal yang baik untuk meningkatkan kinerja DPRD NTB lima tahun kedepan (2019-2024),” ungkap Ketua DPRD NTB, Dra. Hj. Baiq Isvie Rupaeda usai memimpin sidang paripurna penetapan pimpinan AKD pada 11 Oktober lalu.

Terlepas dari pembagian kekuasaan tersebut, kinerja wakil rakyat Udayana pada periode 2014-2019, tak cukup bisa dibanggakan. Harus diakui, tak banyak prestasi yang sudah diukir. Ketimbang prestasi, wakil rakyat sebelumnya lebih banyak menciptakan sensasi dan kontroversi.

Dari 65 anggota, hanya 22 orang yang kembali mencicipi empuknya kursi wakil rakyat Udayana. Perlu menjadi bahan renungan bagi 43 wajah baru wakil rakyat Udayana, agar kehadiran mereka tidak sekadar mengikuti kebiasaan lama para pendahulunya. Tapi bisa memberikan warna yang berbeda serta terobosan yang lebih mengena pada persoalan rakyat di lima tahun masa jabatanya.

Para wakil rakyat perlu mengingat, bahwa masyarakat sudah mulai mencatat kinerja mereka sampai lima tahun mendatang. Baik, buruknya kinerjanya, lima tahun lagi masyarakat akan menunggu untuk menjatuhkan vonis untuk  tidak kembali dipilih. (aan/ndi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here