Pilkada KLU, Dukungan PDI Perjuangan Mengarah ke Djohan Sjamsu

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB,  H. Rachmat Hidayat (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Arah dukungan politik PDI Perjuangan untuk Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) tampaknya tidak bisa diganggu gugat lagi. PDI Perjuangan dengan tegas mengatakan akan mendukung mantan Bupati pertama KLU, H. Djohan Sjamsu, SH.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, SH., usai melakukan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Tanjung, Rabu,  11 Desember 2019.

Kepada awak media, Rahmat menegaskan dukungan kepada Djohan merupakan pilihan politik. Baginya, figur Djohan dikenal sebagai sosok yang paham bagaimana mengayomi masyarakat. Sehingga PDIP pada Pilkada 2020, ingin menanam jasa dalam melahirkan pemimpin yang amanah.

“Kita harus beramal juga di politik. Bagaimana kita menjadikan pemimpin bisa (paham) kepada rakyatnya, menjaga dan mengayomi rakyatnya,” tegas Rachmat didampingi anggota DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi, dan sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan KLU.

Pada Pilkada 2015 lalu, PDI P merupakan salah satu pengusung petahana, Dr. H. Najmul Akhyar dan Sarifudin. Namun Pilkada ke depan, arah dukungan akan berpaling ke Djohan dengan pemikiran Djohan dipandang berpengalaman, dan bersikap dewasa dalam membawa perubahan positif untuk masyarakat.

Politisi senior ini menilai, KLU sebagai daerah yang belum matang, sehingga sewajarnya, sosok pemimpinnya mampu membuat terobosan yang diimplementasikan oleh seluruh pembantunya di OPD.

 Menurutnya, figur pemimpin harus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, dan tidak memandang masyarakat secara parsial. Seorang kepala daerah juga harus bisa mengelola daerah itu dengan cara kerja hebat. Artinya, sebuah pekerjaan di OPD bahkan di tingkat bupati, harus diserahkan kepada ahlinya.

Perihal kepastian dukungan yang turun melalui DPP, Rachmat meyakinkan jika rekomendasi DPP tetap mengacu pada usulan DPD. Oleh karenanya, ia meyakinkan publik Lombok Utara bahwa pilihan politik PDIP sudah jelas dan tidak bisa ditawar lagi.  “Jadi politik ini tidak ngawur, kalau kita bawa ngawur, ya ngawur dia,” cetusnya. (ari)