Fraksi PKS DPRD Sumbawa Soroti Kinerja BUMD

Rapat Paripurna DPRD Sumbawa (Suara NTB/ist)

Advertisement

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Fraksi PKS DPRD Sumbawa menyoroti kinerja dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yakni PDAM Batulante dan Perusda Sabalong Samalewa.

Sebagaimana ditegaskan juru bicara Fraksi PKS, Syaifullah S.Pd, dalam paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2020, Rabu, 20 November 2019. Terkait PDAM Batulante, pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap managemen PDAM. Atas banyaknya keluhan masyarakat/pelanggan karena susah mendapatkan pasokan air bersih selama berminggu-minggu di beberapa wilayah. Salah satunya di wilayah kota kecamatan sumbawa.

Fraksi PKS menegaskan, air bersih merupakan kebutuhan paling mendasar dan dijamin oleh negera. Baik pemerintah pusat maupun  pemerintah daerah sebagai bagian dari pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia untuk kemakmuran rakyat.

Penyediaan atas air bersih bukan semata mata  berkenaan dengan tujuan kemakmuran dalam pengertian ekonomi, tetapi berkenaan dengan kondisi mendasar yang menentukan  martabat kemanusiaan, hak hidup dan kualitas kesehatan masyarakat.

Oleh karenanya, Pemkab diminta melakukan pemetaan semua wilayah yang mengalami kelangkaan pasokan air bersih. Sehingga setiap persoalan yang muncul di kemudian hari, dapat dengan segera dicarikan solusinya. Dengan harapan ke depan pemerintah menjamin ketersediaan air bersih yang cukup dan sehat.

Kemudian, lanjutnya, terkait keberadaan Perusahaan Daerah Sabalong Samalewa  yang tidak mampu memberikan kontribusi untuk memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui bidang usaha yang dijalankan selama ini. F PKS berpendapat Perusda Samawa sebaiknya dirubah bentuknya menjadi perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) atau Perusahan Umum Daerah (Perumda)  Sumbawa.

Merujuk pada PP No. 54 tahun 2017 tentang BUMD, perubahan bentuk dilakukan dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi yang payung hukumnya ditetapkan melalui Perda. Dengan perubahan bentuk tersebut, Fraksi PKS berharap dapat lebih mengembangkan usaha secara profesional. Serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah.

Selanjutnya, persoalan tata kelola sampah agar menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dikarenakan masih ada lokasi-lokasi tempat pembuangan sampah ilegal. Pemkab diminta menambah jumlah bak, tong atau kontainer sampah serta penambahan armada sampah baik motor tiga roda atau truk sampah yang digunakan untuk mengangkut semua sampah di masing-masing kecamatan. Sehingga nantinya dapat meminimalisir masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

“Ke depannya kami berharap Pemkab mempunyai trobosan atau inovasi dalam pengelolaan sampah seperti penggunaan teknologi pemilah sampah dalam volume besar . Dengan teknologi tersebut diharapkan, sampah yang ada dapat dipisahkan sesuai karakter atau jenis sampahnya,”pungkas Syaifullah. (arn)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.