Anggota Dewan Asal Bima Sisihkan SPPD untuk Warga Miskin 

Mataram (Suara NTB)  – Tak harus butuh waktu lama bagi Rafidin, S.Sos untuk berbagi kepada konstituennya. Genap sebulan sejak dilantik September lalu, ia membagi sisa perjalanan dinasnya untuk membeli paket sembako dan dibagikan kepada masyarakat. Ini sekaligus ingin memberi gambaran kepada publik, bahwa berbagi kepada masyarakat tidak harus terpaku pada dana reses.

Paket Sembako yang sudah dikemas itu berisi kebutuhan pokok seperti gula, minyak goreng, beras dan beberapa jenis kebutuhan pokok lainnya. Jumlahnya 200 paket untuk dibagi ke konstituennya yang kurang mampu di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

“Ini sebagai wujud kepedulian saya. Menyisihkan sebagian rejeki, baik dari gaji maupun perjalanan dinas,” kata Rafidin pagi tadi.

Pada saat orientasi di Mataram beberapa hari lalu, ia menghitung-hitung masih ada sisa dana perjalanan dinas, nilainya antara Rp 7 juta sampai Rp 5 juta. Meski nilainya relatif kecil, tapi setidaknya itu sebagai tanggungjawab moralnya  kepada para pemilihnya. Khususnya, sebut Rafidin, warga yang kurang mampu.

“Sisa SPPD orientasi di Mataram beberapa waktu lalu, saya pakai belanjakan sembako untuk warga miskin,” sebutnya. Upaya berbagi itu akan terus dan konsisten dilakukannya. “Ini baru ke Mataram, kalau perjalanan ke Jakarta tentu sisa anggarannya bisa lebih banyak. InshaAllah, saya akan tetap berbagi dengan konstituen, khususnya warga kurang mampu,” janjinya.

Pada awal bulan lalu, ia mengaku sudah membagi gaji pertamanya untuk pembangunan musala di sana.  Sangat disadarinya, untuk mewujudkan harapan lebih besar seperti infrastruktur dan pengembangan atau penguatan ekonomi masyarakat. Alasannya karena akan tergantung pada APBD dan kebijakan kepala daerah yang memberikan porsi anggaran adil ke tingkat kecamatan.

Hal ini sekaligus mengundang rasa prihatinnya, karena porsi anggaran untuk pembangunan di desa-desa, khususnya di Dapilnya Kecamatan Donggo dan Soromandi tak bisa dirasakan cepat dan tepat waktu. “Harus ada evaluasi, agar setiap pelaksanaan APBD dapat langsung dinikmati masyarakat. Jangan tunggu warga bereaksi baru pemerintah bersikap,” kritiknya.  (ars/*)