24.922 KTP, Syarat Dukungan Balon Perseorangan Kota Mataram

Ilustrasi dokumen KTP (sumber foto: flickr)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah kandidat telah mengumumkan dirinya akan maju pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 mendatang melalui jalur independen. Merekapun kini tengah bergerak untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat yang dibuktikan dengan salinan KTP,  untuk diserahkan ke KPU sebagai syarat pendaftaran menjadi peserta pada Pilkada Mataram mendatang.

Adapun jumlah persyaratan dukungan yang harus dikumpulkan oleh para kandidat bakal calon yang akan maju dari jalur independen tersebut telah ditetapkan KPU Kota Mataram sebanyak 24.922 dukungan yang dibuktikan dengan lampiran salinan KTP dari para pendukung.

“Calon dari jalur perseorangan harus menyerahkan sebanyak 24.922 dukungan yang dibuktikan dengan lampiran salinan KTP. Itu merupakan syarat yang harus dipenuhi, karena berdasarkan aturan minimal banyaknya dukungan calon independen tersebut yakni 8,5 persen dari total DPT (Daftar Pemilih Tetap),” kata Ketua KPU Kota Mataram, Husni Abidin kepada Suara NTB, Senin, 28 Oktober 2019 kemarin.

Jumlah DPT Kota Mataram pada Pemilu 2019 lalu sebanyak 293.192 jiwa. Jika pun ada perubahan pada tahap perbaikan DPT sampai Pilkada digelar 2020 mendatang, diyakini tidak akan berubah signifikan. Dukungan calon independen harus tersebar sesuai dengan syarat minimal daerah penyebaran.

Baca juga:  Ahda Berpeluang Pasangan dengan Mohan

“Jangan lupa juga bahwa dukungan itu harus tersebar minimal di empat kecamatan yang ada di Mataram. Kalau kurang dari jumlah sebaran dan kurang dari jumlah banyaknya dukungan yang harus diserahkan, maka itu dipastikan tidak memenuhi syarat. Karena nanti KPU akan melakukan verifikasi faktual,” jelasnya.

Sesuai dengan tahapan Pilkada serentak 2020,

penyerahan dukungan untuk calon independen ke KPU mulai dibuka dari tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan Bulan Maret 2020. Dengan melihat waktu tersebut, maka bagi figur yang akan maju dari jalur independen masih memiliki waktu yang cukup untuk mengumpulkan dukungan di masyarakat.

“Sekarang kita sedang melakukan persiapan-persiapan teknis, seperti persiapan regulasi, kemudian studi banding, dan persiapan launching penerimaan pendaftaran calon perseorangan,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Husni, berbagai persiapan teknis lainnya yang sedang dilakukan yakni pembentukan penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). “PPK kita akan bentuk dalam rentang waktu 1-31 Januari 2020 dan PPDP pada 16-29 April 2019. Selanjutnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 21 Februari Hingga 21 Maret 2020. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 21 Juni – 21 Agustus 2020,” jelasnya.

Baca juga:  KPU akan Terapkan Sistem E-Rekap di Pilkada 2020

Sementara itu terkait dengan penyusunan data pemilih, bahwa data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) direncanakan diterima KPU pada tanggal 20-23 Februari 2020. Data itu kemudian, akan disinkronisasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir dan akan diumumkan pada 27 Maret. Data hasil sinkronisasi kemudian dicocokkan dan diteliti selama 17 April-16 Mei 2020.

Diketahui untuk Pilkada Mataram, sampai saat ini dari sejumlah figur kandidat bakal calon yang sudah menyatakan diri akan tampil maju bertarung, baru dua orang yang sudah mengumumkan dirinya akan maju lewat jalur independen. Mereka adalah mantan Sekda Kota Mataram, yakni H. Makmur Said dan Sekda Kabupaten Lombok Timur, H. Rohman Farly. Keduanya sama-sama sedang mengumpulkan dukungan KTP dari masyarakat untuk menjadi persyaratannya mendaftarkan diri ke KPU. (ndi)