Tiga Fraksi Tak Kebagian Jatah, Tensi Politik Udayana Memanas

Ilustrasi rapat paripurna DPRD NTB (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Tensi politik jelang pengisian kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Provinsi NTB tengah meningkat. Pasalnya fraksi-fraksi di Udayana terbelah menjadi dua gerbong kekuatan politik dalam kepentingan pembagian jatah kursi pimpinan AKD.

Dari 19 total kursi pimpinan AKD di Udayana yang diperebutkan, kabarnya telah dibagi habis oleh koalisi enam fraksi yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PPP, PKS, Demokrat dan PKB. Sementara tiga fraksi lainnya di luar koalisi enam fraksi tersebut, yakni Fraksi Nasdem, PAN dan fraksi Gabungan (PDI-P, PBB dan Hanura)  harus gigit jari, tidak kebagian kursi pimpinan AKD.

Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 9 Oktober 2019 membenarkan keberadaan koalisi enam partai tersebut dalam rangka pembagian jatah kursi AKD. Mereka bahkan telah melakukan pertemuan untuk membahas bagian atau jatah kursi AKD yang akan diperoleh.

“Kita sudah koordinasi sampai tadi malam dengan enam partai itu, dan menyepakati pembagian AKD dilakukan disesuaikan dengan proporsional sesuai dengan perolehan suara dan kursi masing-masing parpol,” ujar Hadrian di ruang Fraksi PKB.

Namun demikian, Hadrian enggan membeberkan bagian kursi AKD masing-masing fraksi. Tapi yang pasti pembagiannya dinilai sudah proporsional dan telah disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat antar enam fraksi tersebut, meskipun dalam prosesnya sempat terjadi perdebatan.

“Insya Allah PKB tetap di Ketua Bapemperda, karena dua tahun lalu dianggap berhasil. Kita juga sadar diri, PKB hanya enam kursi, ndak bisa ngotot mau ketua komisi, karena komisi kan hanya ada lima, jadi dibagi untuk lima partai itu, dan semua sudah menerima itu,” ungkapnya.

Dari informasi yang diproleh Suara NTB, , untuk ketua komisi V diberikan kepada Demokrat, kemudian Komisi IV tetap menjadi milik Golkar, Komisi III diberikan kepada PKS, sedangkan komisi II menjadi hak Gerindra dan komisi I diberikan kepada PPP. Sementara itu untuk Ketua Bapemperda, diberikan kepada PKB dan Ketua Badan Kehormatan (BK) diberikan kepada Golkar.

“Kalau semua jadi ketua Komisi kan tidak mungkin, komisi ada lima sementara fraksi ini ada sembilan. Dan koalisi enam partai ini sudah solid sampai pemilihan

AKD, karena koalisi ini pembicaraannya bukan ditingkatan fraksi, tapi tingkat pimpinan parpol,” jelasnya.

Bagaimana nasib tiga fraksi lainnya? Hadrian menjelaskan bahwa pihaknya telah mencoba mengajak tiga fraksi tersebut untuk ikut mendiskusikan soal AKD tersebut, namun tidak mendapatkan respons. Sehingga enam partai ini kemudian tetap jalan meninggalkan tiga fraksi tersebut untuk merancang pembagian porsi AKD tersebut.

Di tempat terpisah anggota fraksi gabungan dari PBB, Junaidi Arif membatah keras bahwa pihaknya pernah diajak berkomunikasi dalam pembagian AKD tersebut. Karena itu iapun sangat menyesalkan jika ada rencana dari fraksi lainnya untuk saling tinggal meninggalkan dalam pembagian AKD tersebut. “Bukan kita tidak mau berkomunikasi, tapi kita tidak diajak bicara,” katanya.

Junaidi pun menegaskan, jika pihaknya sengaja ditinggal dan tidak dilibatkan dalam pembagian AKD tersebut. Menurutnya hal itu menjadi awal keretakan dalam tubuh DPRD NTB. Ia sangat menyayangkan jika dari awal DPRD sudah tidak solid, maka ia meyakini hal itu bisa berdampak buruk terhadap kinerja DPRD.

“Kalau kita berangkat dari pondasi dewan ini ingin jadi kuat, maka semua parpol diakomodir. Tapi kalau ada kesan saling tinggal meninggalkan apalagi ada indikasi satu kelompok gerbong, maka bisa timbulkan kekecewaan yang khawatirkan berdampak buruk pada DPRD. Sekaranglah momen yang bagus dalam mengawali perjalanan kita lima tahun ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan, Lalu Budi Suryata juga mengingatkan fraksi lainnya untuk berhati-hati dalam proses pembagian AKD. Pasalnya jika sampai tidak memperhatikan fraksi lainnya, maka hal itu bisa menimbulkan goncangan politik yang tidak bisa dipandang remeh. Pasalnya bisa mempengaruhi kinerja DPRD NTB.

“Kalau benar ada kesepakatan seperti itu, mereka terkesan gegabah dan mengabaikan kebersamaan itu. Itu sangat menciderai suasana kebersamaan. Kalau mau dibagi habis sama mereka, itu kekeliruan besar. Karena bukan hanya sekarang kebersamaan itu, tapi lima tahun. Karena itu saya sangat menyayangkan pernyataan yang bisa memecah belah dimunculkan. Kami sih santai-santai saja, kalau diakomodir alhamdulillah tidak pun ndak apa-apa. Kalau ditinggalkan itulah risiko politik, kita juga tidak ngotot-ngotot amat. Tapi kita lihat saja dulu,” pungkasnya. (ndi)