Penandatanganan NPHD Tuntas, Tujuh Daerah Siap Laksanakan Pilkada

Suhardi Soud (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – KPU di tujuh daerah kabupaten/kota di NTB yang akan menggelar Pilkada serentak 2020, telah menuntaskan proses penganggaran untuk pembiayaan pelaksanaan Pilkada bersamA pemerintah daerah setempat. Penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah dilakukan tepat waktu sesuai tenggat yang diberikan oleh KPU RI, tanggal 1 Oktober lalu.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB terkait hal tersebut membenarkan bahwa penandatangan NPHD sudah tuntas dilakukan oleh KPU dengan Pemda di tujuh daerah yang akan menggelar Pilkada 2020. “Alhamdulillah semua daerah sudah selesai penandatangan NPHD, semua sudah clear soal anggaran. Kita sudah selesaikan sesuai dengan target yang diberikan oleh KPU pusat,” ujar Suhardi.

Adapun rincian kebutuhan pembiayaan Pilkada serentak 2020 di tujuh kabupaten/kota di NTB tersebut, yang tertera dalam NPHD masing-masing yakni untuk Kabupaten Bima sebesar Rp24,6 miliar. KLU Rp16,2 miliar, Sumbawa Rp25 miliar, Loteng Rp28 miliar, KSB Rp13,5 miliar, Mataram Rp25 miliar dan Dompu Rp15 miliar.

Baca juga:  KPU akan Terapkan Sistem E-Rekap di Pilkada 2020

Dengan telah tuntasnya penandatangan NPHD di tujuh daerah tersebut, NTB tercatat sebagai daerah

pertama yang menuntaskan kejelasan untuk pembiayaan Pilkada. Pasalnya di sejumlah daerah masih ada yang belum selesai. “Alhamdulillah NTB menjadi Provinsi pertama yang menuntaskan seratus persen penandatangan NPHD, dan ini patut kita syukuri,” katanya.

Dengan sudah tuntasnya penandatangan NPHD tersebut, maka tujuh daerah itu sudah bisa dikatakan sangat siap untuk melaksanakan Pilkada. Pasalnya dengan adanya kejelasan anggaran, pembiayaan untuk pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada sudah bisa dimulai dari sekarang.

Baca juga:  24.922 KTP, Syarat Dukungan Balon Perseorangan Kota Mataram

“Kalau sudah NPHD ditandatangani, maka itu artinya kita sudah siap untuk melaksanakan Pilkada. Karena dari sisi anggaran sudah tersedia, sehingga tahapan-tahapan Pilkada sudah bisa mulai dilaksanakan oleh teman-teman KPU,” katanya.

Terakhir disampaikan Suhardi pada Pilkada serentak 2020 tersebut, pihaknya telah meningkatkan besaran honorarium bagi petugas penyelenggara adhoc, seperti KPPS. Peningkatan honorarium tersebut merupakan salah satu rekomendasi dari hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 lalu.

“Kemarin sudah ada surat dari KPU pusat, terkait menaikkan standar honorarium KPPS, karena belajar dari pengalaman kemarin. Tapi nilainya tidak sampai mengalami pembengkakan anggaran. Karena Pilkada 2020 ini kan relatif lebih sederhana dari Pemilu,” pungkasnya. (ndi)