Evaluasi Pengamanan Pemilu 2019, KPU akan Naikkan Honorarium KPPS

KPU Provinsi NTB memberikan penghargaan kepada Polda NTB dan Korem 162/WB, atas pelaksanaan pengamanan Pemilu 2019 di NTB. (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Dari hasil evaluasi jalannya pengamanan proses Pemilu 2019 di Provinsi NTB, dinilai sudah relatif berjalan baik, meskipun di beberapa tempat sempat terjadi gejolak. Akan tetapi hal tersebut telah diselesaikan lewat mekanisme yang ada.

“Secara umum Pemilu berjalan baik dan lancar, mulai tahapan sosialisasi sampai pelantikan, itu aman. Kalaupun ada masalah, itu sedikit, dan sudah diselesaikan di Bawaslu. Memang ada sedikit masalah yakni pemahaman terkait aturan. Sehingga dalam implementasi menjadi masalah, salah satu yang menonjol adalah di Lombok Tengah,” ujar Karo Ops Polda NTB, Kombes Pol, Maningkajaya, yang dikonfirmasi usai rapat koordinasi dengan KPU NTB terkait dengan pengamanan pemilu 2019, Jumat, 4 Oktober 2019.

Adapun rekomendasi yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada KPU untuk diperbaiki, karena dipandang menjadi salah satu penyebab timbulnya persoalan, yakni terkait dengan tingkat kompetensi penyelenggara di tingkat KPPS. “Kompetensi dan kemampuan dari penyelenggara di bawah, harus ditingkatkan. Karena akibat pemahaman penyelenggara di bawah itu kurang, sehingga yang

harusnya tidak mesti terjadi, akhirnya terjadi dan menjadi masalah,” jelasnya.

Meningkajaya juga, merekomendasikan agar penghasilan atau honor penyelenggara pemungutan suara di bawah tersebut harus dinaikkan. Pihaknya menilai honor KPPS masih sangat minim, di tengah beban kerjanya yang sangat berat. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap motivasi kerja penyelenggara.

“Kemudian sistemnya harus dirubah supaya beban kerjanya tidak berlebihan. Kita juga sudah melakukan pemetaan dan buat rancangan operasi, untuk pengamanan Pilkada 2020. Ini sudah mulai kegiatan ini,  kita mapping yang rawan, karena indikatornya banyak,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud mengatakan bahwa apa yang menjadi rekomendasi dari pihak kepolisian, akan menjadi pertimbangan bagi KPU untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya. Termasuk terkait dengan standar honorarium bagi penyelenggara di KPPS, sudah dikaji oleh KPU RI untuk ditingkatkan.

“Rekomendasi polisi sudah dipertimbangkan, kemarin sudah ada surat dari KPU pusat, terkait menaikkan standar honorarium KPPS, karena belajar dari pengalaman kemarin. Sedangkan untuk Pilkada 2020 ini kan relatif lebih sederhana dari Pemilu,” pungkasnya. (ndi)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.