KPU Detailkan Syarat Etik Pencalonan Pilkada 2020

Suhardi Soud (Suar aNTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020, KPU sedang melakukan perbaikan terhadap peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan. Beberapa poin terkait dengan persyaratan pencalonan tengah digodok, dengan harapan untuk meningkatkan kualitas kepala daerah yang dihasilkan lewat Pemilu.

Salah satu item yang sedang menjadi sorotan KPU untuk diperbaiki yakni terkait syarat pencalonan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Hal itu dianggap masih multitafsir. Sehingga akan diperjelas lagi, perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan tercela tersebut. Beberapa usulan yang sedang mengemuka yakni tidak pernah terlibat dengan minuman keras dan asusila dan perjudian.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi terkait hal itu menjelaskan bahwa, perbaikan persyaratan pencalonan tersebut pada Pilkada serentak 2020 mendatang sebagai bentuk upaya KPU dalam meningkatkan kualitas kepala daerah.

Baca juga:  KPU akan Terapkan Sistem E-Rekap di Pilkada 2020

“Saya kira standar etik masyarakat kita kan semakin hari semakin tinggi. Lebih-lebih untuk seorang kepala daerah. Sehingga KPU mencoba untuk merumuskan kembali hal-hal yang menyangkut etik ini untuk

menjadi standar persyaratan pencalonan,” katanya.

Ia mencontohkan beberapa hal yang menyangkut etik yang sudah dilakukan oleh KPU yakni dengan melarang mantan koruptor untuk ikut mencalonkan diri, meskipun sempat ditolak oleh Mahkamah Agung, namun pada Pilkada serentak 2020, hal itu akan dimasukkan lagi.

“Kemudian soal bebas dari narkoba sangat ditekankan oleh KPU. Sekarang ini, KPU juga masih mengkaji soal perbuatan tercela lainnya dalam rancangan PKPU itu,” ujarnya.
Dalam syarat pencalonan, ada dua macam yakni ada yang dalam bentuk surat keterangan dan dalam bentuk surat pernyataan. Syarat dalam bentuk surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh instansi seperti, SKCK dan keterangan Ijazah dari lembaga yang bersangkutan.

Baca juga:  Ahda Berpeluang Pasangan dengan Mohan

Nah dalam bentuk surat pernyataan itukan yang bersangkutan sendiri yang mengeluarkanya. Misalnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela itu sendiri. Kita kita tidak tahu nanti dalam PKPU itu perubahannya seperti apa terkait dengan perbuatan tidak tercela itu. Apakah dengan surat keterangan atau surat pernyataan saja,” pungkasnya. (ndi)