Dewan Baru Disambut Demo Tolak RUU KUHP dan KPK

Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar saat menemui dan menyikapi tuntutan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi, Senin,  30 September 2019. (Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Demonstrasi menolak pengesahan RUU KUHP dan KPK turut dilakukan ratusan mahasiswa di Dompu, Senin,  30 September 2019. Aksi yang bertepatan dengan pelantikan 30 anggota DPRD tersebut, meski diwarnai ketegangan namun tidak sampai berakhir ricuh.

Ketegangan sempat terjadi ketika ratusan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Dompu ini, melakukan pembakaran ban bekas di Bundaran Taman Kota. Kemudian berusaha menerobos paksa pengamanan aparat untuk menemui wakil rakyat yang tengah dilantik di Lapangan Beringin Setda Dompu.

Suasana saling dorong itu tidak berlangsung lama, serta tak sampai menimbulkan kontak fisik antara polisi dan mahasiswa. Mereka pun diizinkan menemui pimpinan DPR dengan pengawalan ketat aparat bersenjata lengkap.

Namun demikian, kondisi ini kembali memanas lantaran mendapati gerbang Kantor Bupati ditutup Satuan Pol PP. Tak terima massa kemudian berontak bahkan diantaranya berusaha melompat pagar. Tetapi beruntung reaksi tersebut cepat disikapi dengan dibukanya

gerbang dan dibiarkannya mahasiswa menyampaikan aspirasinya.

Beberapa tuntutan mereka sebagaimana diungkapkan salah seorang perwakilan mahasiswa, Wahyudin yakni meminta DPRD menolak RUU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, RUU KPK, RUU KUHP, RUU BPJS termasuk mencopot jabatan pelaku penembakan dan penganiayaan mahasiswa di sejumlah wilayah.

Disamping beberapa tuntutan itu, hal lain yang tak kalah penting menjadi harapan mahasiswa ialah anggota legislatif segera menyikapi masalah kerusakan hutan dengan mengevaluasi keberadaan instansi terkait. “Dinas lingkungan hidup dan kebersihan serta kehutanan harus dipanggil untuk dievaluasi dan menyelesaikan masalah kehutana di Dompu,” harapnya.

Atas sejumlah tuntutan mahasiswa tersebut, Ketua DPRD Dompu terpilih, Andi Bachtiar yang baru saja selesai diambil sumpah jabatan sebagai hasil kesepakan bersama unsur pimpinan bersedia menindaklanjuti aspirasi mahasiswa tersebut dengan menyampaikannya ke DPR RI.

“Saya atas pimpinan DPRD mewakili anggota DPR yang lain akan menandatangani keputusan yang di dalam terkait tuntutan mahasiswa,” pungkasnya. (jun)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.