Golkar Mencium Motif Politik dalam Kritikan KONI Dijabat Pejabat Publik

Didi Sumardi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mencium ada muatan politis dalam kritikan terkait Ketua KONI yang dijabat oleh pejabat publik. Khususnya KONI Kota Mataram yang diketahui diketuai oleh Wakil Walikota, H. Mohan Roliskana.

“Mudah-mudahan  itu jernih, tidak ada tendensi politik. Mudah-mudahan kritik itu murni sebuah pikiran atau gagasan untuk memikirkan masa depan olahraga. Saya berharap itu sebuah masukan solutif yang menginginkan kemajuan olahraga, meskipun ada indikasi tidak sesuai menurut saya,” kata Didi Sumardi, Kamis, 26 September 2019.

Ditegaskannya, jika kritikan terhadap Mohan sebagai Wakil Walikota yang menjabat sebagai Ketua KONI, memiliki tendensi politik jelang Pilkada serentak 2020, maka menurut Didi, hal itu tidak lantas mempengaruhi persepsi publik terhadap figur Mohan. Pasalnya ia meyakini bahwa masyarakat sudah cerdas dalam menilai.

“Saya hanya katakan, bahwa publik itu punya hati nurani. Mereka tahu kok yang sebenarnya meskipun publik tidak berkata dan bersuara.  Jangan mainkan hati nurani publik, saya kira hati nurani publik tidak bisa dipermainkan, publik melihat fakta dan realita, bukan lihat kata-kata,” katanya.

Baca juga:  Ditreskrimsus Selidiki Hibah KONI se-NTB

Lebih lanjut disampaikan Ketua DPRD Kota Mataram itu, jika melihat realita persoalan dalam dunia kelolahragaan, maka ia meyakini bahwa pihak-pihak yang mengkritisi tersebut bakal memahaminya. Sehingga ia sangat yakin tidak akan mengritisi pejabat publik yang menjabat sebagai

Ketua KONI.

“Kalau kita ketahui kedalaman masalah olahraga kita, maka mungkin akan berbeda komentrnya. Saya selaku ketua cabor melihatnya berbeda, karena para pengurus cabor itulah yang mengetahui pahit manisnya mengelola olahraga,” tuturnya.

Dijelaskan Didi, persoalan utama pengembangan olahraga yakni soal kesulitan finansial, yang berdampak pada hal lain seperti sarana dan prasarana. Dalam konteks itulah pentingnya pejabat publik itu menjadi pengurus KONI, yang dinilai bisa menjadi solisi, karena pejabat publik tersebut dinilai punya pengaruh mampu menggalang dana.

Baca juga:  Ditreskrimsus Selidiki Hibah KONI se-NTB

“Faktanya pejabat publik jadi ketua KONI, bisa berbuat banyak. Sehingga harapan saya jangan berpikir terpolarisasi. Seolah masalah olahraga kita satu-satunya adalah soal regulasi, tanpa melihat fakta dan keadaan. Ini saya sampaikan supaya kita arif melihat suatu keadaan. Kalau ditanya pengurus cabor, bukan berarti kita tidak menjunjung tinggi supremasi hukum, anda mau pilih kaku dan taat pada aturan dengan konsekwensi kesulitan itu, atau memilih figur yang ada, tidak kesesuainya, tapi menjadi solusi maka akan dipilih realistis,” jelasnya.

Disampaikan Didi, bahwa KONI Mataram telah banyak menorehkan prestasi di bawah kepemimpinan Mohan. Salah satunya yakni ke luar sebagi juara umum di ajang Porprov NTB. Serta juga prestasi atlet Mataram di pentas Olahraga nasional maupun internasional. “Kalau itu sudah dibuktikan berhasil dan berprestasi, maka saya kira tidak relevan lagi kritik itu,” pungkasnya. (ndi)