Pembentukan Tatib DPRD NTB Tersandera SE Mendagri

Nauvar F Farinduan (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada DPRD agar tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dengan menggunakan pembiayaan dari anggaran daerah sampai terbentuknya pimpinan Dewan definitif. Akibat SE Mendagri tersebut, sampai saat ini, DPRD Provinsi NTB belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu dampak yang sangat paling dirasakan oleh DPRD NTB dari terbitnya SE Mendagri tersebut yakni mandeknya proses pembahasan Tatib. Tatib yang sedang dibahas oleh pansus menjadi tersandera untuk ditetapkan, karena pansus tidak bisa berpergian ke luar daerah untuk mengkonsultasikan rancangan Tatib tersebut ke Mendagri. Sementara, untuk bisa ditetapkan, tatib tersebut wajib untuk dikonsultasikan terlebih dahulu.

Menyikapi hal tersebut, sejumlah pimpinan fraksi di DPRD NTB angkat bicara. Ketua fraksi Partai Gerindra, Nauvar F Farinduan yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 17 September 2019 mengatakan bahwa, pihaknya telah mendapatkan laporan dari anggota fraksi yang ditugaskan dalam pansus.

“Tatib ini menjadi status quo, karena belum bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Sedangkan untuk bisa ditetapkan, Tatib ini harus dikonsultasikan kemendagri menurut PP nomor 12 tahun 2018. Tapi persoalannya pimpinan sementara tidak diperbolehkan menerbitkan SPPD perjalanan dinas anggota, sedangkan konsultasi inikan butuh biaya perjalanan dinas,” katanya.

Baca juga:  Silaturahmi dengan Gubernur, DPRD NTB Siap Wujudkan NTB Gemilang

Farin khawatir, jika tatib tersebut tidak bisa ditetapkan, maka DPRD NTB belum bisa masuk untuk melaksanakan selanjutnya seperti pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Karena itu ia mendorong pimpinan sementara untuk mencari jalan ke luar atas kebuntuan tersebut. Ia menawarkan bahwa pimpinan harus berani berspeksulasi untuk mengambil kebijakan supaya Tatib tersebut bisa segera ditetapkan.

“Kalau pengesahan tatib ini terbengkalai,  bagaimana mau menyusun AKD. Karena itu dari kami menyarankan kepada pimpinan sementara agar memerintahkan Sekwan sebagai kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SPPD. Karena Sekwan memilliki tugas untuk memfasilitasi menunjang pelaksanaan tugas DPRD, dan itu diatur dalam PP 18 tahun 2016 Pasal 9 ayat 1,” jelasnya.

Ditempat terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar, Lalu Satriawandi sependapat dengan Ketua Fraksi Gerindra. Menurutnya SE tersebut tidak bisa menghalangi pansus tatib untuk melakukan konsultasi. Pasalnya kewajiban konsultasi tersebut diatur oleh peraturan yang lebih tinggi dari SE tersebut, yakni PP nomor 12 tahun 2018. Karena itu, ia juga mendorong pimpinan sementara untuk bisa menerbitkan SPPD konsultasi pansus.

Baca juga:  Resmi Dilantik, Pimpinan DPRD Provinsi NTB Janjikan Kinerja Lebih Baik

“Kalau merujuk payung hukum yang ada, maka PP itu lebih tigggi hirarkinya dari surat edaran. Karena itu harus berani ambil keputusan, kalaupun khawatir ada resiko, paling risiko yang akan paling fatal adalah mengembalikan,” tegas Satriawandi.

Sementara itu, pimpinan sementara DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang dikonfirmasi terkait hal tersebut, menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar rapat dengan pimpinan fraksi dan pansus untuk membahas jalan ke luar penetapan tatib tersebut. Karena itu pihaknya belum bisa menyampaikan sikap apapun sebelum rapat dilakukan.

Dikonfirmasi terpisah, anggota pansus tatib, Akhdiansyah terkait dengan materi muatan tatib yang paling krusial, harus dikonsultasikan kemendagri. Ia menyampaikan salah satunya adalah memperkuat fungsi komisi dalam pembahasan anggaran. Pasalnya pada sebelumnya, komisi-komisi tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran.

“Ditatib itu kita perkuat lagi komisi, dalam pembahasan KUA-PPAS, OPD harus konsultasi ke komisi. Kemudian memperkuat peran anggota dalam menyerap aspirasi itu, reses kemarin hanya 6 hari, sekarang menjadi 8 hari, pertimbangannya luas wilayah, terutama kepulauan. Nah ini harus dikonsultasikan,” jelasnya. (ndi)