PKS Resmi Pimpin DPRD Lotim

Empat pimpinan DPRD Lotim, Senin kemarin resmi dilantik. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Murnan, Senin, 16 September 2019 kemarin resmi menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Periode 2019-2024. Pelantikan Murnan ini bersama dengan tiga pimpinan lainnya, H. Daeng Paelori dari Partai Golkar, H. Badran Achsyid Partai Gerindra dan H. Ruhaiman dari Partai Persatuan Pembangunan.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan para pimpinan dewan Lotim dilakukan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Selong, Wari Yuniati. Hadir dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRD Lotim, Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim.

Bupati H. M Sukiman Azmy dalam sambutannya berharap kepada para anggota dewan Lotim ini dapat tercipta kerjasama yang baik. Menjaga komunikasi dalam segala kegiatan. Kerjasama antara eksekutif dan legislatif harus tetap terjaga.

Baca juga:  Golkar Mencium Motif Politik dalam Kritikan KONI Dijabat Pejabat Publik

Dituturkan, dalam waktu dekat akan dibahas APBD induk 2020. Pembahasan APBD ini akan diawali dengan pengajuan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Harapannya pembahasan APBD induk ini bisa tepat waktu dirampungkan. Sampai batas waktu Desember mendatang, harapannya peraturan daerah tentang APBD 2020 ini sudah rampung.

Selanjutnya Bupati berharap, dalam proses pembahasan nantinya seluruh pimpinan OPD bisa kooperatif. Kepada pimpinan OPD yang kurang kooperatif Bupati meminta  Sukiman agar pimpinan DPRD Lotim bisa menyampaikan langsung ke Bupati. “Kalau ada OPD yang tidak kooperatif, sampaikan pada kami,” sebut Bupati.

Baca juga:  Gerindra Tak Paksakan Diri Usung Kader di Pilkada KLU

Sementara itu, Murnan mengingatkan para wakil rakyat ini memikul amanah dari rakyat. Sebanyak 1,3 juta jiwa penduduk Lotim berharap kepada para wakilnya. Amanah besar ini diharapkan bisa dijalankan dengan baik. Yakni penyelenggara pemerintahan daerah bersama Bupati diharapkan tercipta kerjasama yang baik guna mewujudkan pembangunan yang melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Diperlukan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan pembangunan. Pekerjaan sudah menunggu. Dalam waktu dekat akan dibahas Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah (APBD) 2020. Disebutkannya, kondisi Indeks Pembangunan Manusia Lotim masih sangat rendah. Angka kemiskinan masih tinggi. Kualitas pelayaan kesehatan harus ditingkatkan. Kasus stunting, gizi buruk masih tinggi dan banyak persoalan lainnya. (rus)