DPRD NTB Usulkan Setiap Anggota Punya Satu Staf Ahli

Mori Hanafi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka menunjang kinerja anggota wakil rakyat DPRD Provinsi NTB periode 2019-2024, mereka mengusulkan untuk memilliki satu orang staf ahli bagi masing-maisng anggota. Staf ahli tersebut nantinya akan membantu anggota Dewan untuk lebih produktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pengusulan untuk mengangkat staf ahli anggota dewan tersebut bakal dibahas dalam pembahasan perubahan peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi NTB. Pengangkatan staf ahli tersebut merupakan salah satu pokok pembahasan yang baru dan dinilai cukup urgen dalam pembahasan penyusunan tatib tersebut.

“Kita akan coba bahas nanti usulan teman-teman anggota itu. Sebetulnya memang kalau melihat intensitas kerja dan melihat latar belakang teman-teman anggota Dewan, ya saya kira sangat wajar kalau satu orang anggota itu punya satu orang staf ahli,” ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tatib, Mori Hanafi, saat dikonfirmasi usai rapat paripurna, pembentukan pansus tatib, Rabu, 11 September 2019.

Staf ahli anggota Dewan tersebut nanti akan membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja anggota. Para staf ahli tersebut nantinya bakal memberikan anggota masukan dari hasil kajian dan telahaan atas berbagai bidang tupoksinya. Sehingga ketika anggota tersebut menyoroti satu aspek persoalan menyangkut tugas dan fungsinya, anggota memiliki Informasi dan bahan yang lengkap dan utuh.

Baca juga:  Resmi Dilantik, Pimpinan DPRD Provinsi NTB Janjikan Kinerja Lebih Baik

“Staf ahli ini nantinya akan membantu memberikan masukan kajian dan telaah kepada anggota tersebut. Kadang-kadang kalau turun lapangan, anggota itu kurang waktunya untuk menelaah beberapa persoalan. Nah staf ahli inilah yang akan bantu,” jelasnya.

“Dengan adanya staf ahli ini juga, bisa meminimalisir kekeliruan informasi. Sehingga setiap anggota dalam mengeluarkan statement itu berbobot,” sambungnya.

Dijelaskan Mori, keinginan masing-masing anggota untuk memiliki satu orang staf ahli, dinilainya tidak berlebihan. Pasalnya jika merujuk pada anggota DPR RI, masing-masing anggota diberikan tujuh orang staf ahli, oleh karena itu kenapa tidak untuk anggota Dewan Provinsi juga memiliki masing-masing satu orang staf ahli.

“Saya kira wajar satu anggota punya satu staf ahli. Anggota DPR RI punya tujuh orang staf ahli, kalau DPRD Provinsi punya satu ya sangat wajar dan daerah-daerah lain juga saya yakin mengusulkan hal yang sama,” katanya.

Baca juga:  DPP Golkar Putuskan Isvie Ketua DPRD NTB

Dari sisi penganggaran, untuk membiayai honor staf ahli 65 anggota DPRD Provinsi NTB tersebut, Mori Hanafi menilai keuangan daerah masih sangat memungkinkan. Karena honor untuk staf ahli tersebut juga dinilai tidak terlalu besar. Selama ini, yang memiliki staf ahli hanya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti komisi-komisi, Pimpinan Dewan, Badan-badan dan fraksi-fraksi.

“Kalau dari sisi anggaran, ya sangat memungkinkan. Apalagi dari sisi honor tidak terlalu besar juga. Nah untuk soal nomeklaturnya, itu apa saja bisa, bisa staf ahli atau staf khusus,” terang politisi Gerindra tersebut.

Namun demikian, soal pengangkatan satu orang staf ahli untuk masing-masing anggota tersebut, finalnya ada di tangan Mendagri, ketika hasil pembahasan tatib tersebut disampaikan ke Mendagri untuk dievaluasi. “Meskipun sangat memungkinkan untuk mengangkat staf ahli, tapi tentunya tidak serta merta kalau keinginan kita itu disetujui oleh mendagri, nanti akan ditelaah dan dievaluasi,” pungkasnya. (ndi)