Golkar Dinilai Lamban Putuskan Ketua DPRD NTB

Lalu Satriawandi (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Jabatan Ketua DPRD Provinsi NTB, menjadi milik Partai Golkar selaku partai pemenang Pemilu 2019. Namun hingga saat ini, Golkar belum menurunkan keputusan, siapa yang akan ditunjuk untuk duduk di kursi pimpinan Dewan tersebut. Lambannya Golkar memutuskan, dikhwatirkan bisa menyandera DPRD untuk mulai bekerja hingga berbulan-bulan.

Sementara itu, tiga partai politik lainnya yang juga menjadi pimpinan dewan sudah mengeluarkan nama-nama anggota yang diutus untuk duduk di kursi pimpinan dewan. Dari Partai  Gerindra mengutus Mori Hanafi, PPP mengutus, H. Muzihir dan PKS tetap mengutus Abdul Hadi, masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD NTB.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Lalu Satriawandi yang dikonfirmasi terkait dengan hal tersebut menjelaskan bahwa partainya telah melakukan proses pemilihan Ketua DPRD NTB. Kini bolanya sudah berada di tangan DPP Golkar. Sehingga pihaknya hanya bisa menunggu keputusan DPP kapan akan diturunkan nama Ketua DPRD NTB tersebut.

“Kita sudah rapat pleno di DPD I untuk mengusulan nama calon Ketua beberapa waktu lalu, dan keputusanya menyerahkannya kepada Ketua DPD I dan unsur dari DPP untuk mengusulkan tiga nama calon Ketua DPRD, ke DPP,” jelasnya, Selasa, 10 September 2019.

Setelah diusulkan tiga nama tersebut, DPP Golkar akan menggodoknya untuk mencari orang yang tepat untuk ditunjuk sebagai pimpinan Ketua DPRD NTB. Dijelaskan Satriawandi, ia berharap semua pihak dapat memahami proses pemilihan Ketua DPRD NTB di internal partainya. Sebab partainya tidak ingin gegabah dalam memutuskan siapa yang akan ditunjuk.

“DPP juga butuh waktu sehingga tidak terkesan asal-asalan dan gegabah di dalam memutuskan. DPP perlu menilai dan menimbang siapa orang yang tepat untuk diputuskan jadi Ketua,” jelasnya.

Satriawandi juga menepis isu ada manuver yang dimainkan dalam proses penentuan Ketua DPRD NTB tersebut, sehingga membuat prosesnya keputusanya menjadi lamban. Menurut dia, lambannya DPP menurunkan keputusan, bukan disebabkan intrik-intrik politik. Namun murni sebagai sikap kehati-hatian DPP dalam memutuskannya.

“Karena itu DPP Golkar juga tentu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap track record para bakal calon yang akan menjadi pemimpin tertinggi  pada lembaga terhormat di DPRD NTB, sehingga apa yang masyarakat harapkan dari Golkar juga bisa menjadi kenyataan itulah sebabnya DPP tidak mau gegabah,” terangnya.

Dari informasi yang diserap, tiga nama calon Ketua DPRD NTB yang diusulkan tersebut, Ketua Harian DPD I Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi, kedua Sekretaris DPD I, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, dan Ketua AMPG DPD I, Lalu Satriawandi.  “Salain itu, DPP Partai Golkar juga tidak hanya menggodok Ketua DPRD NTB saja, tapi menggodok seluruh bakal pimpinan-pimpinan DPRD seluruh kabupaten/kota dan semua provinsi se-Indonesia. Untuk itu mohon agar dimaklumi  tentang waktu yang sangat dibutuhkan untk memutuskannya,” sambungnya.

Ditempat terpisah, Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad menyampaikan bahwa dalam pengisian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) memang dinamika politiknya cukup tinggi. Sehingga berlangsung dengan alot, maka bisa memakan waktu yang cukup lama. Jika AKD belum terbentuk, maka DPRD NTB belum bisa bekerja dengan maksimal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Alat Kelengkapan yang pertama adalah pimpinan, karena kalau belum terbentuk pimpinan, anggota belum bisa kemana-mana. Kemudian dinamika yang panjang itu kemungkinan besar di komisi, karena teknis, terutama pengisian orang-orang yang jadi pimpinan komisi. Itu bisa makan waktu dua bulan setengah,” ungkap Sekwan. (ndi)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.