Parpol Masuk Bertambah, Jumlah Fraksi di DPRD NTB Berkurang

Mahdi Muhammad (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – ampir sebagian besar partai politik di DPRD Provinsi NTB telah merampungkan susunan struktur keanggotaan fraksinya masing-masing. Struktur keanggotaan fraksi-fraksi tersebut kemudian akan disahkan melalui rapat paripurna yang diagendakan pada Jumat, 6 September 2019. Meskipun jumlah parpol yang berhasil masuk ke DPRD NTB  periode 2019-2024 ini lebih banyak, akan tetapi jumlah fraksinya lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya yakni hanya sembilan fraksi.

Ya, masing-masing partai telah selesai rapat untuk pembentukan susunan fraksi. Susunannya sudah kita terima, nanti tinggal disahkan saja dalam rapat paripurna hari Jumat,” ujar Sekretaris DPRD Provinsi NTB, Mahdi Muhammad, yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 4 September 2019.

Sembilan fraksi yang sudah terbentuk itu yakni terdiri dari delapan fraksi utuh dan satu fraksi gabungan dari empat partai politik. Delapan partai yang bisa membentuk fraksi utuh adalah, Partai Golkar dengan 10 anggota, Gerindra, dengan sembilan anggota, PPP dengan tujuh anggota, PKS tujuh anggota, Demokrat tujuh anggota, PKB enam anggota, Nasdem lima anggota dan PAN lima anggota. Sementara empat partai lainya yang meleburkan diri menjadi fraksi gabungan, yakni PDI-P dengan empat anggota, PBB dua anggota, Berkarya dua anggota dan Hanura satu orang anggota, sehingga total jumlah anggota fraksi gabungan ini menjadi sembilan orang.

Baca juga:  DPP Golkar Putuskan Isvie Ketua DPRD NTB

Adapun susunan keanggotan masing-masing fraksi tersebut sebagai berikut. Fraksi paling besar dengan 10 anggota, yakni Golkar, dengan ketua fraksi, Lalu Satriawandi, Wakil Ketua, Umar Said, Sekretaris, Busrah Hasan, dan bendahara, Lalu Ismail, dan yang lainnya menjadi anggota. Untuk fraksi partai Gerindra, diketuai oleh Nauvar F Frinduan, Wakil Ketua, Lalu Sudiharyawan, dan Sekretaris Sudirsah Sujanto.

Kemudian untuk fraksi PPP, diketuai oleh Muhammad Akri, Wakil Ketua, Rusli Manawari dan Sekretaris H. M. Adung. Selanjutnya fraksi PKS, diketuai oleh Patompo, Wakil Ketua TGH. Satriawan, Sekretaris, Sembirang Ahmadi dan bendahara Syamsudin Majid. “Untuk Partai Demokrat, diketahui baru menetapkan Ketua Fraksi saja yang diketuai oleh TGH. Mahalli Fikri. Sementara untuk susunan lengkapnya nama-nama pengurus fraksinya belum kita terima,” kata Mahdi.

Fraksi Nasdem diketuai oleh Muktazam dengan wakil ketua, Asaat Abdullah, Sekretaris, Raihan Anwar dan bendahara, Bohari Muslim. Kemudian Fraksi PAN, dengan Ketua, Hasbullah Muis, Wakil Ketua I, Najamudin Mustafa, Wakil Ketua II Saefudin Zohri, Sekretaris, Adi Mahyudi, dan Bendahara, M. Nasir. Untuk Fraksi PKB, susunannya mengikuti susunan di DPW Partai, dengan Ketua fraksi dipegang oleh, Lalu Hadrian Irfani dan Sekretaris, Akhdiansyah.

Baca juga:  Resmi Dilantik, Pimpinan DPRD Provinsi NTB Janjikan Kinerja Lebih Baik

Sementara itu, susunan pengurus fraksi gabungan yang terdiri dari empat partai, dengan nama fraksi yang disepakati yakni Fraksi Bintang Perjuangan Karya Rakyat dengan Ketua dari PDI-P, Lalu Budi Suryata, Wakil Ketua dari Berkarya, Jalaluddin, dan Sekretaris dari PBB, Moh. Edwin Hadiwijaya.

“Setelah pembentukan fraksi ini, akan dilanjutkan dengan agenda pembahasan tata tertib. Insya Allah paling cepat pansus selesai dibahas dua minggu, tapi itu nanti tergantung nanti, kesepatan anggota, nanti ditawarkan dulu, apakah mau dibahas melalui perwakilan di pansus atau semua anggota dilibatkan,” jelas Mahdi.

Mahdi memperkirakan, yang akan alot pada agenda pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yakni pimpinan dewan, Banggar, Banmus, Banleg, Badan Kehormatan dan komisi-komisi. Terutama dikomisi-komisi, pada saat pembagian jatah fraksi-fraksi di komisi dan kemudian menunjuk siapa orang yang akan duduk.

“Alat Kelengkapan yang pertama adalah pimpinan, karena kalau belum terbentuk pimpinan, anggota belum bisa ke mana-mana. Kemudian dinamika yang panjang itu kemungkinan besar di komisi, karena teknis, terutama pengisian orang-orang yang jadi pimpinan komisi. Itu bisa makan waktu dua bulan setengah,” pungkasnya. (ndi)