Baru Dilantik, Tensi Politik DPRD NTB Langsung Memanas

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah didampingi Wagub , Hj.Sitti Rohmi Djalilah memberi ucapan selamat kepada Anggota DPRD NTB periode 2019-2024 yang dilantik, Senin, 2 September 2019. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Usai dilantik pada Senin, 2 September 2019 lalu, anggota DPRD NTB langsung bekerja untuk pembentukan fraksi-fraksi, pembahasan tata tertib dan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Dari 12 partai politik yang berhasil masuk Udayana, hanya delapan partai yang memenuhi syarat jumlah anggota untuk membuat fraksi utuh. Sementara empat partai lainnya, harus menjadi fraksi gabungan, sehingga jumlah fraksi di DPRD NTB menjadi sembilan fraksi.

Delapan partai yang bisa membentuk fraksi utuh itu adalah, Partai Golkar dengan 10 anggota, Gerindra, dengan sembilan anggota, PPP dengan tujuh anggota, PKS tujuh anggota, Demokrat tujuh anggota, PKB enam anggota, Nasdem lima anggota dan PAN lima anggota. Sementara empat partai lainnya yang jumlah anggotanya tidak bisa membuat fraksi utuh, yakni PDI-P dengan empat anggota, PBB dua anggota, Berkarya dua anggota dan Hanura satu orang anggota.

Empat partai gurem di DPRD NTB tersebut kemudian telah bersepakat untuk mengikat diri dalam satu fraksi gabungan. “Kita sudah sepakat jadi fraksi gabungan, PDI-P, Hanura, PBB, dan Berkarya. Ndak ada masalah kita jadi fraksi gabungan, karena kita bisa lebih kuat lagi dengan sembilan anggota,” ujar politisi PDI-P, Ruslan Turmuzi.

Sementara itu, Ketua DPRD NTB sementara, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar rapat dengan lintas partai untuk pembentukan fraksi-fraksi. Hasil rapat tersebut kemudian akan diparipurnakan pada Rabu (4/9) hari ini untuk mengesahkan fraksi-fraksi di DPRD NTB. Setelah itu, agenda berikutnya yakni pembahasan tata tertib dewan dan pembentukan AKD.

Baca juga:  DPP Golkar Putuskan Isvie Ketua DPRD NTB

Dinamika politik yang tinggi diprediksi bakal terjadi pada pembahasan tata tertib dan juga pemilihan AKD. Pasalnya dalam tatib dan AKD tersebut banyak kepentingan partai yang masuk, sehingga menciptakan letupan-letupan dinamika politik. “Memang dalam pengalaman pembahasan tatib itu agak alot, pansus tatib itu banyak pertentangan dan kepentingan. Tapi Insya Allah kita akan kedepankan musyawarah mufakat. Sehingga prosesnya berjalan lancara dan DPRD kondusif,” ujar Isvie.

Dalam pembentukan AKD juga tidak akan kalah alotnya. Mengingat masing-masing fraksi akan saling berebut untuk menempatkan anggota pada posisi-posisi strategis di masing-masing AKD seperti komisi-komisi dan badan-badan. Dari Informasi yang dihimpun Suara NTB, bahwa dalam pembentukan AKD tersebut, sejumlah parpol besar telah menjalin kesepakatan untuk membagi habis jatah pimpinan AKD.

Berikut skema pembagian jatah AKD bagi fraksi-fraksi di DPRD NTB, yakni untuk Ketua Komisi V, sudah diboking oleh Partai Demokrat. Informasinya, Ketua DPD Partai Demokrat, TGH. Mahalli Fikri yang akan duduk sebagai Ketua Komisi V. Kemudian untuk Ketua Komisi IV, tetap akan menjadi jatah Partai Golkar. Golkar diketahui telah menjadi langganan untuk memimpin komisi IV dari beberapa periode sebelumnya.

Isvie yang dikonfirmasi terkait pembagian jatah AKD tersebut, tidak menampiknya. Menurutnya sangat wajar jika fraksi-fraksi tersebut mengatur diri dalam pembagian AKD. “Saya kira wajar kalau fraksi-fraksi ada yang berkoalisi dalam pembentukan AKD,” katanya ketika dikonfirmasi.

Baca juga:  Silaturahmi dengan Gubernur, DPRD NTB Siap Wujudkan NTB Gemilang

Selanjutnya, untuk jatah untuk pimpinan Komisi III, tetap akan diberikan kepada PKS. Kemudian untuk Komisi II, akan diberikan kepada Gerindra dan komisi I akan menjadi miliki PPP. Sementara itu, untuk badan-badan, seperti badan pembentukan perda akan diberikan kepada PKB, dan badan kehormatan masih menjadi milik Partai Golkar.

Ya kami sudah booking ketua komisi II, karena kami minta satu komisi dan dua pimpinan komisi lainnya. Baik sebagai wakil ketua atau sekretaris. Kalau partai-partai lainnya nanti kan diberikan juga pimpinan komisi, tapi sebagai wakil ketua atau sekretaris,” ungkap salah satu anggota fraksi dari partai  Gerindra yang tidak mau disebutkan namanya.

Dengan pembagian jatah komisi-komisi tersebut, maka sejumlah partai tidak kebagian jabatan AKD, seperti PAN, Nasdem dan partai-partai dalam frkasi gabungan. Merespons informasi pembagian jatah Komisi tersebut sudah dibagi habis. Anggota fraksi gabungan dari PDI-P, Made Slamet mengingatkan, jika tidak melibatkan partai lainnya, hal itu bisa mengancam kondusivitas di DPRD NTB.

“Bagaimana kalau Nasdem, PAN dan fraksi gabungan memboikot rapat-rapat paripurna, kita tidak mau ikut hadir, mereka bisa apa. Kalau paripurnanya tidak memenuhi kourum. Jadi bakalan ribut terus sudah besok kalau tidak mau memperhatikan yang lain,” katanya mengingatkan. (ndi)