Rendah, Partisipasi Masyarakat Kawal Tahapan Pencalonan

Mataram (Suara NTB) – Secara umum, masyarakat NTB masih cukup apatis untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses Pemilu. Hal itu ditunjukan dengan tidak aktifnya masyarakat untuk ikut mengawal tahapan demi tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 lalu.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu tidak bisa diukur hanya dalam pemberian hak suara pada hari H pemilihan. Melainkan diharapkan ikut aktif dari sejak proses awal pemilu dimulai.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) tentang evaluasi keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan anggota DPRD Provinsi NTB, yang diselenggarakan KPU Provinsi NTB, Selasa, 3 September 2019 kemarin.

Muhammad Saleh, dari Jaringan Demokrasi Indonesia, menyampaikan dalam tahapan proses pencalonan tersebut, partisipasi masyarakat sangat rendah. Hal itu terlihat dari minimnya masukan dari masyarakat untuk ikut memberikan informasi kepada KPU terkait dengan calon. “Kalaupun ada masukan dan laporan, itu berasal dari rival politiknya, bukan dari masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Saleh, hal itu terjadi lantaran sosialisasi proses tahapan pencalonan tersebut sangat minim sekali diberikan kepada masyarakat. Selama ini ia melihat KPU lebih fokus melakukan sosialisasi pencalonan pada peserta pemilu. Sementara masyarakat sangat kurang. Sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang syarat pencalonan dan syarat calon. Sehingga masyarakat kemudian tidak merasa berkepentingan untuk ikut merespons.

Baca juga:  Evaluasi Pengamanan Pemilu 2019, KPU akan Naikkan Honorarium KPPS

“Masyarakat tidak begitu respek terhadap tahapan pencalonan itu. Mereka poinnya pemilu itu adalah hari H pemberian hak suara. Jadi kalau mau jujur partisipasi publik kita tinggi, sampai 85 persen pada hari H pemilihan itu, tapi dalam konteks pencalonan dan yang lainya, masyarakat tidak begitu respon,” kata Saleh yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur itu.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu divisi hukum, data dan informasi, Suhardi juga ikut memaparkan terkait kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses Pemilu. Suhardi juga sepakat dengan Muhammad Saleh, bahwa paritisipasi masyarakat dalam pemilu tidak bisa hanya diukur dalam konteks pemberian hak pilih saja, namun harus diukur juga bagaimana partisipasi pada tahapan-tahapan Pemilu yang lainnya.

“Kalau kita merujuk pada hasil riset  ‘Kompas’, hanya 25 persen masyarakat yang tahu siapa yang akan dipilih, dan 75 persen itu adalah pemilih yang dimobilisasi. Jadi hal itu juga membenarkan tesis yang mengatakan bahwa di mana partisipasi tinggi maka di sana  praktik money politic juga tinggi,” ujarnya.

Baca juga:  Relawan Projo NTB akan Kawal Pelantikan Jokowi

Selain itu, Suhardi juga mengkritisi sistem informasi partai politik (Sipol), yang menurutnya bisa menjadi media bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang utuh terkait pencalonan, namun tidak berkerja dengan efektif.

Mereka wajib menyeleksi, penjaringan, mereka wajib menuangkannya dalam AD ART parpol, maka belum disahkan oleh pemerintah. Sipol ini akan terverifikasi mana partai politik yang terurus atau tidak. Sipol ini bisa diperkuat lagi, sehingga akan tersaring. Begitu juga dengan sistem Informasi pencalonan (Silon) yang dimiliki KPU juga relatif sama, masih belum efektif. Menurutnya jika dimanfaatkan dengan baik, Silon tersebut bisa menjadi media yang akan mengaputasi potensi tindakan manipulasi data.

“Melihat minimnya laporan masyarakat ke Bawaslu juga pada tahapan pencalonan tersebut. Saya berpandapat bahwa Demokrasi kita ini masih terjebak pada hal prosedural, belum berjalan ke arah yang subtantif. Saya kira itu adalah dorongan kita untuk perbaikan ke depan,” katanya.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang memimpin jalannya rapat menyampaikan bahwa apa yang menjadi masukan terkait dengan kelemahan pada proses pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu tersebut, akan menjadi catatan bagi KPU NTB sebagai bahan evaluasi di KPU RI. (ndi)