KPU Harap Hibah Anggaran Pilkada Disepakati Paling Lambat Oktober

Suhardi Soud (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – KPU RI telah meluncurkan PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Dalam PKPU tersebut, tahapan Pilkada serentak 2020 akan dimulai pada Bulan September 2019 mendatang. Karena itu, KPU NTB berharap agar perjanjian hibah anggaran Pilkada di tujuh Kabupaten/Kota di NTB itu bisa disepakati paling lambat bulan Oktober mendatang.

Demikian disampaikan Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud kepada Suara NTB, Senin, 26 Agustus 2019 kemarin. Pihaknya berharap agar perjanjian hibah untuk anggaran Pilkada tersebut disepakati dengan pemerintah daerah paling lambat Oktober, meskipun Pilkadanya akan digelar 2020.  Ia khawatir jika dilakukan pada awal tahun, maka bisa terkendala anggarannya seperti pada pengalaman sebelumnya.

“Ya Pemda sudah melakukan klinis dengan kesiapan anggaran yang diajukan oleh KPU.  Sehingga kita dorong NPHD, pada Bulan Oktober itu sudah ditandatangani. Supaya tidak berbenturan dengan proses pembahasan anggaran di pemerintah daerah,” katanya.

Disampaikan Suhardi bahwa waktu pemungutan suara Pilkada serentak 2020 ditetapkan digelar pada 23 September 2020. Tahapan yang akan dilakukan pertama yakni pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dalam rentang waktu 1-31 Januari 2020. Kemudian Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada 16-29 April, Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 21 Februari-21 Maret, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 21 Juni- 21 Agustus 2020.

Baca juga:  Pilkada Mataram, Golkar Belum Temukan Calon Pendamping Mohan

“PPK akan bekerja selama 10 bulan, yaitu 1 Februari sampai 23 November 2020. PPS bekerja selama delapan bulan, 23 Maret-23 November 2020. PPDP bekerja untuk satu bulan, 17 April-16 Mei 2020. Dan KPPS satu bulan lebih tujuh hari, 23 Agustus-30 September 2020.

Kemudian disusul dengan penyusunan Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Penyusunan data pemilih tersebut dimulai dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) direncanakan diterima KPU dari pemerintah pada tanggal 20-23 Februari 2020. Data ini kemudian disinkorinisasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kemudian dicocokkan dan diteliti sehingga menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS).  DPS yang diperbaiki berganti status menjadi DPT.

“Sementara untuk pendaftaran menjadi paslon dibuka tiga hari, yakni 16-18 Juni 2020. Dokumen syarat bapaslon akan diteliti, lalu diumumkan di laman KPU guna memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat. KPU memberikan masyarakat untuk mengirimkan tanggapan selama lima hari, 16-20. Kemudian baru ditetapkan sebagai paslon diumumkan pada 8 Juli 2020,” jelas Suhardi.

Baca juga:  Ifan Bustanuddin Yakin Dompu Bisa Lebih Maju dan Sejahtera

Kemudian untuk pasangan calon yang maju dari jalur independen, KPU akan mengumumkan syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah pada 25 November-8 Desember 2019. Untuk Pilwalkot atau Pilbup, penyerahan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota dilakukan pada 11 Desember 2019-5 Maret 2020. Bapaslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan secara lengkap, diberikan kesempatan satu kali untuk melengkapi.

“Kalau Pilkada 2020, masa kampanye berlangsung selama dua bulan lebih. Dimulai pada 11 Juli dan berakhir pada 19 September. Untuk kampanye di media massa, cetak dan elektronik, hanya dapat dilakukan selama tanggal 6 – 19 September. Setelahnya, 20 – 22 September, berlaku masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye (APK),” pungkasnya. (ndi)