Ketua Sementara DPRD Kota Mataram Rampungkan Pembentukan dan Pemilihan Pimpinan dan Anggota AKD

Rapat pembentukan dan pemilihan pimpinan dan anggota alat kelengkapan Dewan di DPRD Kota Mataram Rabu (21/8)

Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Rabu, 21 Agustus 2019 akhirnya dapat merampung seluruh proses pembentukan dan pemilihan pimpinan dan anggota seluruh fraksi dan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) khususnya komisi – komisi,  Badan Kehormatan serta Badan Pembentukan Perda. ‘’Meski agak melelahkan, alhamdulillah kemarin seluruh proses telah tuntas dengan sempurna. Melegakan dan membahahagiakan. Bisa dikatakan happy ending lah,’’ tutur Ketua Sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., kepada Suara NTB di Mataram, Kamis, 22 Agustus 2019.

Didi tidak menampik kalau pembentukan dan pemilihan pimpinan dan anggota seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan khususnya komisi – komisi,  Badan Kehormatan serta Badan Pembentukan Perda, melelahkan. ‘’Karena cukup memakan waktu agak lama,’’ ucapnya.

Sejak dilantik sebagai ketua sementara, Didi langsung melakukan komunikasi dengan seluruh unsur dan fraksi di dewan. Selain komunikasi dan kordinasi juga intens dan bertahap melakukan rapat-rapat. ‘’Melegakan dan membahagiakan karena seluruh proses rapat rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.  Termasuk keputusan penentuan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dicapai dengan musyawarah mufakat secara bulat dengan persetujuan seluruh fraksi-fraksi (7 fraksi),’’ terangnya.

Sebagaimana prinsip dan semangat berdemokrasi dengan mengedepankan musyawarah mufakat bisa diwujudkan dengan sempurna. Tentu hal ini menjadi modal yang baik untuk melaksanakan tugas dan fungsi dewan kedepannya. Menurut politisi partai Golkar ini, tradisi musyawarah mufakat harus diikhtiarkan meski melelahkan karena dalam membangun demokrasi harus berlandaskan pada nilai-nilai agama, pancasila, sosial budaya dan konstitusi.

Sejalan dengan semangat kebersamaan, kolektif kolegial dan profesional yang  diarahkan untuk membangun masyarakat maju, religius dan berbudaya serta sejahtera. Upaya untuk mewujudkan proses demokrasi semacam ini merupakan   amanah dan tanggungjawab konstitusional yang harus dikedepankan. Meski dalam prosesnya ada dinamika dan perbedaan-perbedaan pandangan. Hal tersebut merupakan suatu kelaziman dalam berdemokrasi.

‘’Justru dengan adanya perbedaan-perbedaan pandangan tersebut akan dapat menyuburkan penyemaian nilai-nilai demokrasi pancasila dengan catatan semua proses harus dilakukan dengan penuh kedewasaan, akal sehat, saling menghargai tanpa ada paksaan dan tekanan. Faktor yang dapat mengantarkan tercapainya kesepakatan secara musyawarah mufakat adalah adanya kesamaan pandangan dan prinsip dalam merekonstruksikan demokrasi itu sendiri.

Seperti formula akomodatif dan proporsionalitas khususnya dalam mengisi alat kelengapan dewan sebagai bentuk menghargai dan menghormati seluruh unsur partai dan fraksi-fraksi di dewan. Sehingga dengan demikian tdk ada satupun unsur partai atau fraksi yang tidak terakomodir keterwakilannya dalam unsur pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.

Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini menegaskan, kalau ada isu yang dibangun semacam stigma fraksi membagi bagi jabatan meski ada unsur itu di dalamnya tapi semangatnya adalah power sharing berdasarkan prinsip akomodatif proporsional. ‘’Jabatan di AKD memang harus dibagi-bagi berdasarkan prinsip yang disepakati bersama. Dengan tujuan, bagaimana efektivitas dan produktivitas kinerja dewan dapat dijalankan dengan baik,’’ katanya. ‘’Kami kira disitulah esensi dari sebuah demokrasi dibutuhkan untuk mematangkan proses dan hasilnya dibangun di atas nilai-nilai tadi yang memiliki tujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat,’’ pungkasnya. Demokrasi, kata Didi, merupakan instrumen untuk memenuhi amanah rakyat yang paralel dengan mewujudkan cita-cita nasional melalui implementasi perwujudan masyarakat yang maju, religius dan berbudaya sesuai dengan visi Kota Mataram. (fit/*)