Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Diwacanakan 3,5 Tahun

Suhardi Soud (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak 2020 diwacanakan tidak akan menjabat sampai satu periode penuh, selama waktu lima tahun. Melainkan hanya berlangsung selama 3,5 tahun saja. Hal itu merujuk pada rencana pemerintah untuk menggelar Pilkada secara serentak di seluruh daerah di Indonesia di tahun 2024 mendatang.

Hal ini diprediksi memberikan pengaruh cukup besar terhadap konstelasi politik jelang Pilkada serentak 2020 mendatang. Karena tidak sedikit figur-figur yang ingin tampil maju bertarung menjadi ragu-ragu untuk maju jika masa jabatannya hanya 3,5 tahun saja.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (21/8) kemarin menjelaskan bahwa untuk masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020 yang diwacanakan hanya berlangsung 3,5 tahun, masih belum ada kepastian. Pasalnya regulasinya sampai saat ini sedang dibahas.

“Itu belum diatur regulasinya, masih dibahas. Memang kalau mengacu pada rencana Pilkada serentak 2024, maka kepala daerah hasil Pilkada 2020 masa jabatannya ada pengurangan. Tapi sekali lagi kita belum tahu juga, karena undang-undangnya masih sedang direvisi,” jelas Suhardi.

Baca juga:  Maju di Pilkada, Anggota Dewan Minta Syarat Mundur Dihapuskan

Disampaikan Suhardi untuk undang-undang Pilkada masih sedang dibahas dan dikonsultasikan. Pasalnya jika terjadi perubahan, maka akan memiliki dampak yang cukup besar terhadap proses pencalonan. Pasalnya KPU juga berencana akan menerapkan aturan untuk melarang mantan koruptor ikut jadi peserta Pilkada.

“Perubahan undang-undang ini memang akan berdampak semua, tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Kita tunggu saja keputusannya. Yang sudah resmi keluar ini kan PKPU nomor 15 tentang tahapan Pilkada serentak 2020 saja, yang lain masih sedang dikonsultasikan,” jelasnya.

Ditempat terpisah, sejumlah politisi masih menunggu kepastian soal aturan Pilkada serentak 2020. Sembari menunggu terbitnya peraturan Pilkada itu, sejumlah partai memilih menahan diri untuk membicarakan bagaimana langkah yang akan ditempuh dalam menghadapi agenda politik lima tahunan tersebut.

Salah satunya diakui Ketua DPD II, Kabupaten Lombok Tengah, Humaidi. Dikatakannya, bahwa pihaknya masih menunggu kepastian terkait dengan regulasi teknis penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 tersebut. Pasalnya sampai saat ini, Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada 2020 masih belum dikeluarkan KPU.

Baca juga:  Pilkada Mataram, Mohan : Kita Perlu Ukur Diri

“PKPU-nya juga kan belum ke luar ini, kita belum tahu teknisnya seperti apa. Sehingga kita belum memikirkannya. Nanti kalau sudah ke luar baru kita akan ambil ancang-ancang,” ujarnya.

Menurut Humaidi, pihaknya menunggu PKPU Pilkada itu ke luar tidak saja untuk mendapatkan gambaran teknis pelaksanaan Pilkada. PKPU tersebut bisa mempengaruhi konstelasi politik jelang menghadapi Pilkada 2020. Khususnya di Kabupaten Lombok Tengah.

“Siapa tahu nanti ternyata ada perubahan, kan itu bisa mengubah kostelasi politik. Misalnya wacananya kan untuk Pilkada serentak 2020 ini, jabatannya hanya tiga tahun saja, karena akan mengejar menyelenggaraan Pilkada serentak semua daerah di Indonesia di tahun 2024 itu,” jelasnya.

Selain Humaidi, banyak figur, terutama yang aktif menjabat sebagai anggota DPRD yang berencana bakal maju di Pilkada serentak 2020 mendatang itu, juga belum memutuskan secara resmi akan maju, lantaran masih menunggu terbitnya PKPU terkait teknis Pilkada. Jika aturan bahwa bagi anggota DPRD yang akan maju di pilkada tidak diwajibkan mundur, maka tentu banyak yang akan maju. (ndi)