Fraksi PDI-P Tarik Diri dari Pembahasan RAPBD 2020

Ketua Fraksi PDI-P, Ruslan Turmuzi didampingi anggota fraksinya, menunjukan kejanggalan dalam dokumen RAPBD murni 2020. Karena itu fraksinya menarik diri dalam pembahasan dan tidak ikut bertanggungjawab atas APBD 2020. (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Fraksi PDI-P DPRD Provinsi NTB menarik diri dari proses pembahasan RAPBD murni tahun anggaran 2020. PDI-P tidak akan ikut dalam pembahasannya dan juga tidak ikut bertanggungjwab atas penetapan APBD 2020. Hal itu dilakukan oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut karena proses pembahasan RAPBD yang sangat amburadul.

Sikap tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI-P, Ruslan Turmuzi didampingi anggotanya, dalam jumpa pers yang digelar di ruang fraksi Rabu, 21 Agustus 2019. “Setelah kami lihat proses pembahasan ini, kami putuskan tidak ikut membahas dan bertanggungjwab terhadap APBD 2020,” ujar Ruslan.

Sebagai bentuk konsistensi sikap fraksi yang tidak ikut bertanggungjwab atas hasil pembahasan dan penetapan APBD 2020. Fraksi PDI-P kemudian tidak akan ikut memberikan pandangan fraksi dalam agenda sidang paripurna pemandangan fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2020.

Dijelaskan lebih lanjut terkait proses pembahasan RAPBD 2020 yang dinilainya amburadul itu. Ruslan menyebutkan alasan pertamanya yakni keterlambatan pihak eksekutif menyampaikan KUA-PPAS RAPBD murni 2020 ke DPRD. Hal itu kemudian menyebabkan proses pembahasan menjadi terlambat.

“Dimana menurut Permendagri, seharusnya KUA-PPAS itu disampaikan pada minggu pertama Bulan Juli dan baru kemudian disusul oleh KUA-PPAS RAPBD Perubahan 2019. Tapi ini tidak, justru APBD Perubahan lebih dulu ditetapkan,” jelasnya.

Akibat dari keterlambatan menyampaikan KUA-PPAS tersebut, DPRD NTB tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan APBD 2020. Untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi, pihak hanya diberikan waktu kurang dari satu hari. Dimana penyampaian nota keuangan Gubernur dilakukan pada rapat paripurna Selasa (20/8) malam, kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi pada Rabu (20/8) malam.

“Kami ini dipaksakan untuk segera menyelesaikan APBD. Kemarin pendapat banggar dan sekarang diminta pendapat fraksi. Melihat sisi waktunya, maka pembahasannya tidak akan optimal, paling tidak ada perpanjangan. Dokumen KUA-PPAS, nota keuangan dan RAPBD yang begitu tebalnya mustahil bagi kami bisa mengkajinya hanya dalam hitungan jam,” tegasnya.

Kedua, lanjut Ruslan, ia melihat terjadi perbedaan pada beberapa item pagu anggaran yang tercantum antara dokumen KUA-PPASS, dengan Nota Keuangan dan RAPBD. Seperti pada item belanja langsung di PPAS tertera Rp2.212.431.293.308, sementara di Nota Keuangan dan RAPBD tercantum Rp2.243.293.292.507. Kemudian Belanja Tidak Langsung di KUA-PPAS itu Rp3.474.312.034.540, tapi berubah menjadi Rp3.443.450.035.341.

“Temuan kami tidak sinkron angkanya pak, termasuk dalam rincian program lainnya. Lantas dokumen yang mana mau kita jadikan acuan pembahasan. Yang ketiga adalah RAPBD 2020 ini juga kalau kita cermati tidak mengacu pada RAPJMD kita,” pungkasnya. (ndi)