Godok Calon, Golkar Tunggu Regulasi Pilkada

Humaidi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – DPD II Partai Golkar Kabupaten Lombok Tengah masih belum melakukan pembahasan internal terkait dengan persiapan untuk menghadapi Pilkada serentak 2020. Golkar masih menahan diri untuk membicarakan bagaimana langkah yang akan ditempuh dalam menghadapi agenda politik lima tahunan tersebut.

Hal itu dikatakan Ketua DPD II Golkar Lombok Tengah, H. Humaidi ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 19 Agustus 2019 kemarin di ruang kerjanya di DPRD Provinsi NTB. Menurutnya Golkar masih fokus untuk membahas pengisian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

“Kita belum bahas kalau Pilkada, kita masih rancang AKD dulu, kita tuntaskan itu dulu baru nanti bicarakan Pilkada, kan waktunya juga ini belum, masih lama,” katanya.

Selain alasan kendala dengan pembentukan AKD. Dikatakan Humaidi pihaknya juga masih menunggu kepastian terkait dengan regulasi teknis penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 tersebut. Pasalnya sampai saat ini, Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada 2020 masih belum dikeluarkan KPU.

“PKPU-nya juga kan belum keluar ini, kita belum tahu teknisnya seperti apa, sehingga kita belum memikirkannya. Nanti kalau sudah ke luar baru kita akan ambil ancang-ancang,” ujarnya.

Baca juga:  24.922 KTP, Syarat Dukungan Balon Perseorangan Kota Mataram

Menurut Humaidi, pihaknya menunggu PKPU Pilkada itu keluar tidak saja untuk mendapatkan gambaran teknis pelaksanaan Pilkada. Namun melainkan, PKPU tersebut bisa mempengaruhi konstelasi politik jelang Pilkada 2020, khususnya di Kabupeten Lombok Tengah.

“Siapa tahu nanti ternyata ada perubahan, kan itu bisa mengubah konstelasi politik. Misalnya wacananya kan untuk Pikada serentak 2020 ini,

jabatannya hanya tiga tahun saja, karena akan mengejar menyelenggarakan Pilkada serentak semua daerah di Indonesia di tahun 2024 itu,” jelasnya.

Diakui memang, banyak figur, terutama yang aktif menjabat sebagai anggota DPRD yang berencana bakal maju di Pilkada serentak 2020 mendatang itu, belum memutuskan secara resmi akan maju, lantaran masih menunggu terbitnya PKPU terkait dengan teknis Pilkada. Jika aturan bahwa bagi anggota DPRD yang akan maju di pilkada tidak diwajibkan harus mundur, maka tentu akan banyak yang akan maju. Namun jika masih tetap diharuskan mundur, mereka masih pikir-pikir dua kali untuk mundur dari jabatan kursi wakil rakyat yang belum satu tahun diduduki.

Baca juga:  Ahda Berpeluang Pasangan dengan Mohan

Sementara itu, kostelasi politik jelang Pilkada 2020 di Lombok Tengah saat ini sudah mulai menghangat. Sejumlah figur sudah mulai banyak yang digadang-gadang bakal maju muncul ke permukaan dengan berbagai manuver yang dibangunnya. Komunikasi-komunikasi politik juga mulai intens dibangun, meskipun masih baru sebatas penjajakan saja, baik antar partai maupun dengan figur.

Diketahui di Partai Golkar, disebut-sebut ada tiga kader yang potensial untuk didorong tampil maju di Pilkada Kabupaten Lombok Tengah. Mereka adalah Ketua DPD II, Humadi, anggota terplih DPRD Provinsi NTB, Ahmad Fuadi, dan anak dari Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT yakni Ferdian.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Humaidi mengaku meskipun partainya belum memulai tahapan Pilkada, namun partainya tetap memantau perkembangan konstelasi politik Loteng. “Ya kita juga sambil melihat dan amati situasi perkembangan politik,” pungkasnya. (ndi)