Kunker Dewan ke Luar Negeri akan Digugat ke APH

Koalisi Masyarakat Sipil NTB menyerahkan petisi publik menolak kunker ke luar negeri yang sudah ditandatangani 25 ribu orang. Mereka diterima langsung oleh pimpinan DPRD Provinsi NTB. (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil NTB, mendatangi DPRD NTB, Senin, 12 Agustus 2019. Mereka menyampaikan aspirasi publik, petisi menolak kegiatan kunjungan kerja berjemaah para wakil rakyat ke luar negeri di akhir masa jabatan yang menelan anggaran Rp3,5 miliar.

“Ada 25 ribu orang yang sudah menandatangani petisi tolak kunker DPRD NTB. Kami kemudian ingin bertemu dengan pimpinan DPRD untuk serahkan petisi ini.  Masyarakat yang menolak kunker tersebut karena dinilai tidak bermanfaat,” tegas juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil NTB, Ramli Ernanda.

Kegiatan kunker tersebut dinilai Ramli tidak saja hanya mencoreng nama lembaga legislatif tersebut, namun juga pemerintah daerah di mata daerah-daerah lainnya dan juga masyarakat. Karena kunker yang menelan anggaran lumayan besar itu dilakukan di tengah-tengah kondisi masyarakat NTB yang belum pulih perekonomian mereka pascabencana gempa bumi.

“Harusnya para wakil rakyat mengarusutamakan kepentingan publik yang lebih luas, bukan kepentingan pribadi. Karena Kunker ini tidak ada sama sekali manfaatnya untuk daerah,” ujar Ramli yang juga merupakan Sekjen FITRA NTB itu.

Atas dasar itulah, koalisi masyarakat sipil NTB atas nama rakyat bakal menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menuntut pertanggungjawaban para wakil rakyat yang membelanjakan uang rakyat untuk hal yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat dan daerah.

Baca juga:  DPP Golkar Putuskan Isvie Ketua DPRD NTB

“Petisi ini bukan langkah terakhir, tapi kami sudah berdiskusi dengan tim hukum, bahwa kami akan mengambil langkah hukum untuk lakukan gugatan publik. Ada beberapa celah hukum yang bisa digunakan untuk menuntut uang rakyat itu bisa diselamatkan,” tegas Ramli.

Kedatangan koalisi masyarakat sipil NTB ke DPRD NTB untuk menyerah petisi menolak kunker ke luar negeri tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD, Hj. Baiq Isvie Rupaeda yang didampingi oleh Wakil Ketua I, TGH. Mahalli Fikri, Wakil Ketua III, Abdul Hadi dan Sekretaris DPRD, Mahdi Muhammad.

Menanggapi tuntutan dari koalisi masyarakat sipil tersebut, TGH. Mahalli Fikri yang bertindak sebagai juru bicara Dewan, menjelaskan bahwa perjalanan kunker ke luar negeri tersebut bukanlah ajang pelesiran para wakil rakyat di akhir masa jabatan, sebagaimana dituduhkan.

“Perjalanan luar negeri yang mereka tolak ini kan sudah dilaksanakan baik yang ke Turki, Itali dan Swiss, sudah terlaksana. Kalau itu dianggap tidak ada gunanya dan manfaatnya buat daerah dan menuduh ini jalan-jalan atau berwisata belaka, sesuguhnya tidak benar sama sekali,” tegas Mahalli.

Baca juga:  Silaturahmi dengan Gubernur, DPRD NTB Siap Wujudkan NTB Gemilang

Dituturkan Mahalli, yang memimpin rombongan kunker ke Turki, menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah ada sempat untuk pergi jalan-jalan, karena padatnya kegiatan pertemuan-pertemuan yang digelar dengan pemerintah setempat. “Justru begitu kami sampai di sana, kami tidak pernah sempat jalan-jalan, karena habis waktu untuk meeting, mulai kami bertemu konjen, teman-teman mahasiswa di sana, jadi sampai kami pulang itu kami meeting terus,” tuturnya.

Adapun output yang diperoleh dari Kunker tersebut, yakni memastikan kerja sama luar negeri NTB dengan pihak Turki, terutama di sektor pendidikan. Dimana NTB di bawah Gubernur, Dr. Zulkieflimansyah memiliki prioritas untuk meningkatkan SDM dengan mengirim putra dan putri daerah belajar ke luar negeri.

“Jadi banyak hal yang kita dapat, dan ini tidak lepas dari program Gubernur, dan DPRD sebagai lembaga yang punya hak budgeting, untuk bisa mendukung program Gubernur ini kan kita perlu tahu lebih jauhnya seperti apa,” pungkasnya. (ndi)