Dibahas Dua Pekan, Fitra NTB Nilai Pembahasan APBD 2020 Tak Berkualitas

Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan yang mewakili Badan Anggaran (Banggar) menerima dokumen KUA-PPAS RAPBD 2020 dari eksekutif. Dewan optimis bisa menuntas pembahasan anggaran dalam rentang waktu yang ada. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi NTB menyoroti proses pembahasan RAPBD tahun anggaran 2020, yang rencananya akan dibahas selama dua pekan oleh eksekutif dan legislatif. Menurut FITRA, pembahasan APBD yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat tersebut, tidak akan bisa menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas.

Pembahasan RAPBD 2020 oleh eksekutif-legislatif bakal dimulai Senin tanggal 12 Agustus dan akan ditetapkan pada tanggal 26 Agustus mendatang. Rencana waktu pembahasan sampai dengan penetapan RAPBD tersebut dirancang dengan sesingkat itu, karena anggota DPRD NTB periode 2014-2019 akan berakhir masa jabatannya tanggal 30 Agustus.

“Pembahasan APBD dengan waktu yang singkat, kami tidak yakin hasilnya akan bisa maksimal,” ujar Sekjen FITRA NTB, Ramli Ernanda kepada Suara NTB, Sabtu (10/8).

Dengan rentang waktu yang singkat tersebut, Ramli yakin para Wakil rakyat di Udayana tidak akan mampu untuk maksimal melaksanakan fungsi anggarannya. Mereka tidak akan punya waktu yang cukup untuk mendalami rencana pos-pos kebijakan anggaran APBD 2020 yang disusun oleh eksekutif.

Baca juga:  Resmi Dilantik, Pimpinan DPRD Provinsi NTB Janjikan Kinerja Lebih Baik

Dalam situasi yang demikian itu, maka praktis DPRD hanya akan menjadi tungkang mengesahkan saja, tanpa mampu menguliti arah kebijakan anggaran yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Mereka tidak akan punya waktu untuk menilai arah kebijakan anggaran tahun 2020 akan tepat sasaran,” sebut Ramli.

Lanjut dikatakan Ramli, politik penyusunan anggaran di APBD 2020 yang diperankan oleh anggota dewan tidak hanya untuk merasionalisasi setiap mata anggaran tiap-tiap program yang diusulkan. Namun juga harus melihat capaian kinerja anggaran sebelumnya.

“Arah kebijakan anggaran tahun 2020 ini, harus mempertimbangkan sejauh mana capaian pemerintah setahun ini. Kalau tidak bisa kecolongan lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keungan, Johan Rosihan yang mewakili Badan Anggaran (Banggar) menjelaskan bahwa pihaknya yakin bisa melakukan pembahasan APBD 2020 dengan maksimal meski hanya memiliki waktu dua pekan. Menurutnya, hal itu tidak akan mengurangi kualitas, sebab pembahasannya akan dilakukan secara maraton, dibahas siang-malam.

Lebih jauh dijelaskan Johan, singkatnya waktu pembahasan anggaran tersebut, karena dewan dalam masa transisi antara anggota dewan lama dan baru yang akan dilantik tanggal 2 September mendatang. Menurutnya pembahasan dan penetapan APBD tidak mungkin dilakukan oleh anggota dewan baru, karena pertimbangan belum memiliki Alat Kelengkapan Dewan(AKD).

Baca juga:  DPP Golkar Putuskan Isvie Ketua DPRD NTB

“Saya sudah tiga periode di DPRD, dan RAPBD murni selalu dibahas oleh DPRD lama, jadi sudah tradisi. Kalau dibahas sama yang baru kasihan dong DPRD 2014-2019 . Sebab waktu APBD murni 2015 dulu sudah dibahas oleh DPRD periode 2009-2014. Nah kalau sekarang APBD 2020 dibahas oleh periode berikutnya, dong dua kali kena potong anggota yang sekarang, ” paparnya.

Terakhir disampaikan Johan, pihaknya sudah menerima KUA-PPAS RAPBD 2020 dari eksekutif pada akhir pekan kemarin. Sehingga pembahasan RAPBD bisa mulai langsung dilaksanakan pekan ini. Sementara pimpinan dan sebagian anggota dewan yang kunker ke luar negeri sudah berada di tempat. “KUA-PPAS sudah masuk, dan pimpinan beserta anggota sudah pulang kunker, sehingga bisa langsung dikebut pembahasannya,” pungkasnya. (ndi)